PKS Minta Pemprov DKI Siapkan Kapal untuk Mobilitas Warga Pulau Seribu

Anggota DPRD Fraksi PKS, Abdul Aziz (dprd-dkijakartaprov.go.id)
Merahputih.com - Fraksi DPRD DKI Jakarta meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menyediakan kapal untuk memudahkan warga Kepulauan Seribu melakukan perjalanan pulang dan pergi menuju Jakarta di masa wabah pandemi COVID-19.
Anggota DPRD Fraksi PKS, Abdul Aziz mengatakan, karena sering sekali Kapal Arwana yang biasa ditumpangi warga Pulau Seribu mengalami kendala, seperti gangguan mesin.
Baca Juga:
"Padahal semua administrasi terpenuhi, diantaranya Surat Keterangan Dinas atau Bekerja, Surat Tanda Kesehatan dan SIKM, namun ternyata tidak ada kapal dari Jakarta di Pelabuhan Marina Ancol maupun Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke," kata Aziz di Jakarta, Kamis (11/6).
Hal itu Aziz dapat dari laporan warga Kepulauan Seribu. Ia pun langsung menghubungi Kadishub DKI, Syafrin Liputo untuk memudahkan urusan transportasi warga Kepulauan yang bekerja di Jakarta daratan.

Sebelumnya juga ada warga yang akan menyeberang ke pulau dari Jakarta Barat harus Ke Kabupaten Tanggerang Banten dahulu baru ke Jakarta Kepulauan karena ketiadaan kapal.
'Dan Sejak penerapan PSBB di Jakarta, itu yang harus di lakukan warga Kepulauan Seribu dengan mengurus administrasi lengkap, sangat disayangkan banyak warga Jakarta (kepulauan) yang terdampar di Jakarta (daratan)," jelas Aziz.
Baca Juga:
Polda Metro Tunggu Keputusan Anies soal Ganjil Genap untuk Motor
Saat ini, menurut Aziz yang juga mendapatkan laporan dari warga Jakarta kepulauan, sudah mudah dan lancar bolak-balik ke Jakarta daratan, hanya dengan menunjukan KTP dan mengikuti protokol kesehatan, tanpa harus menunjukan surat-surat yang birokratis yang merepotkan.
“Semoga ini dapat diperhatikan semua pihak khususnya Pemprov DKI dan juga warga dengan mengikuti aturan protokol kesehatan, agar memudahkan warga Jakarta, baik di kepulauan maupun daratan. Dikondisi sulit seperti ini, jangan tambah mempersulit lagi urusan warga," tutup Aziz. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
