PKS Minta Pemprov DKI Siapkan Kapal untuk Mobilitas Warga Pulau Seribu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2020
PKS Minta Pemprov DKI Siapkan Kapal untuk Mobilitas Warga Pulau Seribu

Anggota DPRD Fraksi PKS, Abdul Aziz (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Fraksi DPRD DKI Jakarta meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menyediakan kapal untuk memudahkan warga Kepulauan Seribu melakukan perjalanan pulang dan pergi menuju Jakarta di masa wabah pandemi COVID-19.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Abdul Aziz mengatakan, karena sering sekali Kapal Arwana yang biasa ditumpangi warga Pulau Seribu mengalami kendala, seperti gangguan mesin.

Baca Juga:

Dua Syarat buat Anies Terapkan Ganjil Genap Sepeda Motor

"Padahal semua administrasi terpenuhi, diantaranya Surat Keterangan Dinas atau Bekerja, Surat Tanda Kesehatan dan SIKM, namun ternyata tidak ada kapal dari Jakarta di Pelabuhan Marina Ancol maupun Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke," kata Aziz di Jakarta, Kamis (11/6).

Hal itu Aziz dapat dari laporan warga Kepulauan Seribu. Ia pun langsung menghubungi Kadishub DKI, Syafrin Liputo untuk memudahkan urusan transportasi warga Kepulauan yang bekerja di Jakarta daratan.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Abdul Aziz (dprd-dkijakartaprov.go.id)

Sebelumnya juga ada warga yang akan menyeberang ke pulau dari Jakarta Barat harus Ke Kabupaten Tanggerang Banten dahulu baru ke Jakarta Kepulauan karena ketiadaan kapal.

'Dan Sejak penerapan PSBB di Jakarta, itu yang harus di lakukan warga Kepulauan Seribu dengan mengurus administrasi lengkap, sangat disayangkan banyak warga Jakarta (kepulauan) yang terdampar di Jakarta (daratan)," jelas Aziz.

Baca Juga:

Polda Metro Tunggu Keputusan Anies soal Ganjil Genap untuk Motor

Saat ini, menurut Aziz yang juga mendapatkan laporan dari warga Jakarta kepulauan, sudah mudah dan lancar bolak-balik ke Jakarta daratan, hanya dengan menunjukan KTP dan mengikuti protokol kesehatan, tanpa harus menunjukan surat-surat yang birokratis yang merepotkan.

“Semoga ini dapat diperhatikan semua pihak khususnya Pemprov DKI dan juga warga dengan mengikuti aturan protokol kesehatan, agar memudahkan warga Jakarta, baik di kepulauan maupun daratan. Dikondisi sulit seperti ini, jangan tambah mempersulit lagi urusan warga," tutup Aziz. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 19 menit lalu
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan