PKS Dukung Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 September 2019
 PKS Dukung Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdurrahman Suhaimi (Foto: pks.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendukung wacana Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengizinkan pedagang kali lima (PKL) berjualan di trotoar Ibu Kota.

Tapi PKS meminta Anies untuk membuat aturan yang jelas.

Baca Juga:

Koalisi Pejalan Kaki Sebut Anies Salah Kaprah Sebut Putusan MA Kedaluwarsa

"Pertama yang penting itu soal penataan, yang penting itu adalah dalam kerangka penataan," kata Anggota DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi saat dihubungi, Kamis (5/9).

Kemudian, lanjut Suhaimi, wacana PKL mendapatkan ruang di tempat pejalan kaki tersebut tak menghapus fungsi dari trotoar yakni mengistimewakan para pejalan kaki untuk melintas.

Fraksi PKS dukung Anies izinkan PKL jual di trotoar
Abdurrahman Suhaimi dari Fraksi PKS dukung Anies izinkan PKL jualan di trotoar (MP/Asropih)

"Yang kedua tidak menghilangkan dari fungsi utamanya trotoar," tutur eks calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Selanjutnya yang ketiga, Suhaimi menuturkan, perizinan PKL menempati trotoar tidak mengurangi tingkat keindahan kota Jakarta. Ia pun berharap adanya PKL di trotoar nantinya tak menambah kesemrawutan Ibu Kota.

"Ya berarti dari satu sisi itu dalam rangka penataan kemudian keindahan dan kebersihannya juga dijaga," jelas Suhaimi.

Suhaimi menegaskan, Partai pendukung Anies-Sandi Pilkada 2017 lalu tak mempersoalan rencana Anies yang memanjakan PKL menjajakan dagangan di trotoar. Ia pun menyakini bahwa langkah itu merupakan penataan trotoar di Jakarta.

"Saya kira tidak mengapa ketika itu dalam konteks penataan, dan pasti harus ada aturan sehingga yang diatur jadi rapi gitu," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya bakal memberikan izin kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di trotoar Ibu Kota Jakarta.

Baca Juga:

Anies Tuding Volume Mobil Penyebab Kemacetan di Kawasan Revitalisasi Trotoar

Anies menyebut ada kentuan hukum yang mengatur PKL untuk diakomodir PKL di atas trotor salah satunya adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

"Artinya kita itu jangan sampai berpandangan anti pada PKL berjualan, karena memang landasan hukumnya pun ada," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).(Asp)

Baca Juga:

Anies Izinkan PKL Berjualan di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki: Landasan Hukumnya Apa?

#Pedagang Kaki Lima #PKL #PKS #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Revitalisasi Pasar Serdang, Pasar Jaya Siapkan Sewa Rp 20.000 per Hari
Perumda Pasar Jaya menyiapkan revitalisasi Pasar Serdang, termasuk keringanan tunggakan, sewa Rp20.000 per hari, penataan PKL, dan pemeriksaan kebakaran.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Oktober 2026
Revitalisasi Pasar Serdang, Pasar Jaya Siapkan Sewa Rp 20.000 per Hari
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Bagikan