Alwan Ridha Ramdani
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyoroti program pelatihn daring Kartu Pra Kerja. Walaupun sudah ada aturan terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020, tapi sinya masih sama dengan Perpres Kartu Prakerja sebelumnya Nomor 36 Ttahun 2020.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.
Masyarakat, kata ia, ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema ini akan lebih efisien dalam menghemat pengeluaran anggaran negara.
Baca Juga:
KPAI Minta Kemendibud Cari Terobosan Baru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara daring ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," kata Sukamta.
Ia meminta pemerintah membujuk perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.
"Saya yakin perusahaan platform digital, yang saat ini sedang mereguk untung besar, mau untuk buat skema pelatihan gratis," katanya. (ARR)
Baca Juga:
Penderita Corona Kembali Bertambah, Anies Wanti-wanti Emergency Brake
