PKS Desak Hentikan Pelatihan Daring Kartu Pra Kerja
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2020
Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (prakerja.go.id).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyoroti program pelatihn daring Kartu Pra Kerja. Walaupun sudah ada aturan terbaru Nomor 76 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 7 Juli 2020, tapi sinya masih sama dengan Perpres Kartu Prakerja sebelumnya Nomor 36 Ttahun 2020.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai jika pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masukan, semestinya pelatihan daring ditiadakan karena banyak mendapat kritikan.
Masyarakat, kata ia, ingin skema kartu prakerja yang murni dalam bentuk bantuan untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Skema ini akan lebih efisien dalam menghemat pengeluaran anggaran negara.
Baca Juga:
KPAI Minta Kemendibud Cari Terobosan Baru dalam Pembelajaran Jarak Jauh
"Mestinya dengan kondisi krisis ekonomi yang mulai terasa saat ini, semangatnya efisiensi anggaran hanya untuk hal-hal yang mendesak. Jika pelatihan secara daring ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil," kata Sukamta.
Ia meminta pemerintah membujuk perusahaan platform digital untuk memberikan pelatihan secara gratis kepada masyarakat, khususnya kalangan pencari kerja dari keluarga tidak mampu.
"Saya yakin perusahaan platform digital, yang saat ini sedang mereguk untung besar, mau untuk buat skema pelatihan gratis," katanya. (ARR)
Baca Juga:
Penderita Corona Kembali Bertambah, Anies Wanti-wanti Emergency Brake
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Begini Masalah Yang Jerat Industri Tekstil Nasional Hingga PHK Ribuan Pekerja
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
