Andika Pratama
MerahPutih.com - Anggota Divisi Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) perlu dicari terobosan baru.
Ia mengatakan, banyak masalah terkait banyaknya tugas, soal kuota internet yang mahal, dan soal kendala perangkat teknologi yang tidak semua anak memiliki termasuk kesiapan guru dalam PJJ.
Baca Juga
80 Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis UNS Test Swab, Hasilnya?
"Tentu kendala ini diharapkan bisa dicari solusi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan sekolah, termasuk mengidentifikasi kemampuan beradaptasi bagi siswa yang akan melakukan belajar dari rumah," kata Jasra kepada wartawan, Minggu (12/7).
Jasra menambahkan, kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh tentu harus dilatih secara baik. Mulai dari pengembangan bahan ajar yang menyenangkan bagi peserta didik sampai kepada penanaman nilai-nilai karakter dengan melibatkan orang tua anak di rumah.
"Desain pembelajaran ini diharapkan kepada sekolah sudah menyiapkan dan sudah dikomunikasikan kepada orang tua, baik yang naik kelas maupun kepada peserta.didik yang akan masuk 13 Juli ini," tambahnya.
Ia menyebut, bila ada keterbatasan orang tua dalam menghadapi PJJ, maka pembelajaran tetap bisa dilalukan dengan cara pengiriman buku dan bahan ajar kepada siswa dan guru tentu melakukan penjadwalan kunjungan kepada siswa tersebut.
"Kunjungan ini diharapkan juga menggali kemampuan orang tua dalam mendampingi buah hatinya dalam pembelajaran dari rumah.Upaya-upaya ini dilakukan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah," ungkap Jasra.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyinggung mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Menurutnya, ada beberapa daerah yang dianggap efektif menjalankan PJJ, namun tak sedikit yang dilihat tidak efektif menjalankannya.
Hal ini, ujarnya, tak lepas dari variatifnya tantangan yang dihadapi masing-masing daerah dalam menjalankan PJJ. Terutama, akses internet yang tidak rata di semua daerah.
"Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan Dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru," ujar Nadiem kepada wartawan.
Hal lain yang disorot Nadiem mengenai pemberlakuan PJJ adalah waktu adaptasi yang relatif sempit bagi siswa. Tugas-tugas sekolah sebagai pengganti pembelajaran tatap muka terlihat menumpuk dan berlipat ganda sehingga memberatkan para siswa.
"Kemendikbud maupun siapapun di sistem ini sebenarnya tidak mau (dipaksa) melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh karena opsinya adalah kita tidak belajar sama sekali atau kita coba-coba biar masih ada pembelajaran yang terjadi," jelas mantan bos GOJEK ini.
Putra ahli hukum Nono Anwar Makarim ini mengakui banyak kritik yang diterimanya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh selama pandemi.
Kendati begitu, ia pun mengaku tidak punya opsi lain karena memang selama masa pandemi, pembelajaran jarak jauh adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh.
"Kita harus mencari jalan masing-masing, karena tidak ada satu platform yang cocok untuk satu sekolah," kata Nadiem.
Baca Juga
Namun, di balik kritik yang terlontar kepada pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh, Nadiem mengungkapkan ada hal menarik yang muncul. Dari evaluasi yang dilakukan Kemendikbud, partisipasi orang tua mengakibatkan efektivitas pembelajaran jauh meningkat.
"Untuk para siswa yang belum memiliki akses ke internet, Kemendikbud telah meluncurkan program Belajar dari Rumah yang merupakan kolaborasi dengan TVRI," ujarnya. (Knu)
