Petinggi FPI Lolos Seleksi, Koalisi Selamatkan Komnas HAM Ketar-ketir

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 02 Juli 2017
Petinggi FPI Lolos Seleksi, Koalisi Selamatkan Komnas HAM Ketar-ketir

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas (kanan) didampingi Sekretaris Menko polhukam Yayat Sudrajat (kiri) di Jakarta, Jumat (9/6). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Koalisi Selamatkan Komnas HAM menemukan ada sejumlah nama calon yang terkait dalam organisasi radikal lolos tahap seleksi calon komisioner Komnas HAM.

Di antara nama-nama itu, tersebut satu di antaranya yaitu Zainal Abidin yang merupakan Ketua Badan Hukum FPI Jawa Tengah.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Zainal Petir ini lolos seleksi administrasi Pansel Komisioner Komnas HAM yang diketuai Jimly Asshiddiqie.

Ia lolos tes tulis dan dialog publik yang digelar di Kemenkum HAM, 17-18 Mei 2017 lalu.

Menanggapi hal itu, aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien menyatakan tidak mempermasalahkan pencalonan siapa pun untuk menduduki komisioner Komnas HAM.

Namun yang menjadi catatan, ke depannya kredibilitas Komnas HAM akan dipertaruhkan.

"Komnas HAM sebagai lembaga negara independen diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, perlindungan dan penegakan HAM," kata Andi saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7).

Menurutnya, sangat sulit untuk memperbaiki kinerja Komnas HAM, jika komisioner periode berikutnya diisi oleh anggota yang nyata-nyata tidak sejalan dengan mandat utama Komnas HAM.

"Ya, kalau ada anggota FPI lolos, kita tinggal lihat independensinya dan kinerja terhadap pemenuhan HAM," ucapnya.

Atas dasar tersebut, Koalisi Selamatkan Komnas HAM sudah melakukan penelusuran dan penilaian terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM.

"Kalau ternyata dia anti terhadap keberagaman, dia sering bubarkan diskusi yang justru itu adalah forum akademik misalnya, atau dia bahkan melakukan atau terlibat dalam kekerasan yang berbasis atas nama agama sebaiknya dia tidak diteruskan," imbaunya. (Fdi)

Berita terkait lainnya baca juga dalam artikel: Petinggi FPI Lolos Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM?

#Komnas HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan perubahan Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Kementerian HAM Bantah Tak Libatkan Masyarakat Susun UU HAM
Indonesia
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Andreas menegaskan Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga independen agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah pelanggaran HAM.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Waka Komisi XIII DPR Tekankan Revisi UU HAM Tak Ganggu Independensi Komnas HAM
Indonesia
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Komnas HAM juga mendalami dugaan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang sudah ditahan.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 April 2026
Komnas HAM Surati TNI Minta Akses Periksa 4 Tersangka Teror Aktivis KontraS Andrie Yunus
Indonesia
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Komisi XIII DPR mendesak Komnas HAM untuk menetapkan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Soffi Amira - Minggu, 29 Maret 2026
DPR Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM
Indonesia
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Tujuannya agar aparat militer yang terlibat tidak mendapatkan perlakuan istimewa yang berujung pada impunitas.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Maret 2026
Komnas HAM Tuntut Anggota Bais TNI Pelaku Teror Aktivis KontraS Diseret ke Pengadilan Umum
Indonesia
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Maksud dari respons cepat pemberlakuan status dan surat perlindungan itu sebagai pesan untuk aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus tersebut secara cepat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Komnas HAM Berikan Status Pembela HAM ke Andrie, Sebagai Cara Perlindungan
Indonesia
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Saat ini kepolisian sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen internal yang mendukung penanganan konflik lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 09 Maret 2026
Polisi Didesak Bikin Unit Khusus Penanganan Konflik Agraria dan SDA
Indonesia
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
DPR mendesak LPSK dan Komnas HAM untuk mengawal kasus penganiayaan lansia di Pasaman, Sumatera Barat.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
DPR Desak LPSK dan Komnas HAM Kawal Kasus Penganiayaan Lansia di Pasaman
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Bagikan