Pengamat Usul Potongan Komisi Ojol Diturunkan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 13 April 2020
Pengamat Usul Potongan Komisi Ojol Diturunkan

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (11/3/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/foc. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat transportasi Muslich Zainal Asikin menyoroti tingginya potongan komisi aplikator sebesar 20 persen terhadap pengemudi ojek online (ojol). Menurutnya, besaran tarif itu memberatkan pengemudi ojol dan masyarakat.

Muslich pun mengusulkan agar potongan komisi dapat diturunkan oleh perusahaan ojek daring baik Grab dan GoJek senilai 15 persan dari 20 persen. Jadi hanya 5 persen potongan komisi mitra ojol.

Baca Juga:

6 Kecamatan di Bekasi Terapkan PSBB Maksimal

"Di turunkan dari 20 persen jadi 5 persen. Potongan 15 persen, 10 persennya dikasih ke masyarakat 5 persennya ojol," kata Muslich saat dihubungi merahputih.com, Senin (13/4).

Menurut dia, pangkas aplikator 20 persen perlu tekan mengingat situasi dan kondisi di tengah wabah virus corona yang berimbas pada perekonomian masyarakat.

Apalagi, kata dia, saat ini pendapatan ojek daring sudah berkurang dengan adanya kebijakan yang tidak memperbolehkan mereka mengangkut penumpang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Memang harusnya diturunkan itu bagian dari sama-sama untuk berbagi kesulitan saling gotong royong. Kan kalau ojol sekarang pendapatannya berkurang, kalau dulu kan pendapatanya dari angkutan barang dan angkutan orang, sekarang kan dibatasi," jelas dia.

 Dandim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga menyerahkan nasi kotak kepada ojek online di Medan. (ANTARA/HO)
Dandim 0201/BS Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga menyerahkan nasi kotak kepada ojek online di Medan. (ANTARA/HO)

Peneliti senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM ini juga mengaku, sudah melakukan pertemuan dan mengusulkan ke perusahaan Grab dan GoJek agar potongan komisi terhadap mitra untuk direndahkan.

"Rupanya dia (Grab dan GoJek) gak berani memunculkan itu (pembahasan penurunan potongan komisi) ke permukaan karena gak nguntungkan mereka," terang dia.

Baca Juga:

Siswa Mulai Stres Belajar di Rumah

Ia pun berpendapat bahwa diturunkannya potongan komisi ojol mudah diterapkan bila Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mau turun tangan meringankan dan membantu ojol dan masyarakat untuk menekan potongan tersebut.

"Ngundang mereka grab dan gojek di panggil kamu mesti diturunkan mumpung situasinya bagus itu loh. Ini situasinya bagus kamu jangan 20 persen dong, kamu lima persen saja cukup," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia Azas Tigor Nainggolan mengaku perihatin dan mengusulkan agar para aplikator mengurangi kewajiban potongan komisi 20 peresn dari setiap order yang didapat pengemudi ojol.

"Saya mengajak para aplikator mau mengurangi potongan komisi jadi hanya 5 persen sajalah dari setiap order," jelas dia. (Asp)

Baca Juga:

Ratusan Daerah Belum Laporkan Anggaran Penanganan COVID-19

#Virus Corona #Ojek Online
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Ojol Hari Ini, Polisi Turunkan 1.541 Aparat dan Imbau Warga Jauhi Ring 1 Monas
Pengemudi ojek online menggelar demo di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2). Mereka menuntut potongan aplikator maksimal 10 persen dan audit tarif.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Ojol Hari Ini, Polisi Turunkan 1.541 Aparat dan Imbau Warga Jauhi Ring 1 Monas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Beredar unggahan yang berisi informasi bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan ojol pakai motor listrik agar tak jadi beban subsidi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Haruskan Pada 2026 Ojol Wajib Beli Motor Listrik agar Tidak Jadi Beban Subsidi
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Indonesia
Hadapi Tantangan Regulasi, Koperasi Ojol Dorong Kemandirian Driver lewat Kekuatan Finansial Kolektif
Koperasi GOBER Indonesia tengah menyiapkan program sertifikasi kompetensi pengemudi online.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Hadapi Tantangan Regulasi, Koperasi Ojol Dorong Kemandirian Driver lewat Kekuatan Finansial Kolektif
Indonesia
Briptu Danang Dihukum Tahanan dan Minta Maaf ke Pimpinan Polri, Lalai Ingatkan Driver Mobil Rantis Brimob yang Melindas Ojol Affan Kurniawan
Briptu Danang Setiawan menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan majelis.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Briptu Danang Dihukum Tahanan dan Minta Maaf ke Pimpinan Polri, Lalai Ingatkan Driver Mobil Rantis Brimob yang Melindas Ojol Affan Kurniawan
Berita Foto
Rencana Ojol Akan Dapat BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Tanggung 50 Persen
Pengendara ojek online (ojol) melintasi jalan Jenderal Gatot Subroto Kawasan Pejompongan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 September 2025
Rencana Ojol Akan Dapat BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Tanggung 50 Persen
Indonesia
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Mayoritas pengemudi yang lain memilih tetap bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Demo Ojol Hari ini, Sebagian tak Ikut karena Khawatir Kehilangan Penghasilan hingga Trauma Kerusuhan
Berita
Demo Ojol 17 September 2025: Tuntutan Copot Menhub dan Desakan Regulasi Transportasi Online
Demo Ojol 17 September akan dimulai dari depan kantor Kementerian Perhubungan, berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di Gedung DPR RI.
ImanK - Selasa, 16 September 2025
Demo Ojol 17 September 2025: Tuntutan Copot Menhub dan Desakan Regulasi Transportasi Online
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
159 Ribu Netizen Teken Petisi Tolak Pemecatan Kompol Cosmas di Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol
Petisi darling mengatasnamakan "Masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur dan para pendukung keadilan” itu dibuat pada Rabu (3/9).
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
159 Ribu Netizen Teken Petisi Tolak Pemecatan Kompol Cosmas di Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol
Bagikan