ImanK
MerahPutih.com - Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas, aliansi mahasiswa, hingga kurir logistik digital dijadwalkan akan demo pada Rabu, 17 September 2025. Aksi unjuk rasa ini bukan sekadar protes biasa.
Mereka membawa tuntutan tegas: copot Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi dan batasi potongan aplikator maksimal 10 persen.
Demo yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk kritik tajam terhadap apa yang disebut sebagai "kemunduran sistem transportasi digital" di era kepemimpinan Menteri Dudy.
Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aksi ini sebagai "anomali" dalam sejarah perhubungan Indonesia.
Baca juga:
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
"Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan," ujar Igun dalam keterangannya, Senin (16/9/2025).
Akan tetapi Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia berpandangan sebaliknya, menjadi momen Hari Perhubungan Nasional sebagai ajang refleksi.
"Kami akan menyuarakan bahwa terjadinya kemunduran Kementerian Perhubungan semenjak Dudy Purwagandhi diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Perhubungan," sambungnya.
Demo Ojol 17 September
Tujuh Tuntutan Aksi 179
Aksi bertajuk #Aksi179 ini akan dimulai dari depan kantor Kementerian Perhubungan, berlanjut ke Istana Presiden, dan berakhir di Gedung DPR RI.
Berikut adalah 7 tuntutan utama dari para pengemudi online roda dua (R2), roda empat (R4), serta kurir online:
-
RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025-2026.
-
Potongan aplikator maksimal 10% – harga mati.
-
Regulasi tarif antar barang dan makanan.
-
Audit investigatif potongan 5% oleh aplikator.
-
Hapus fitur Aceng, Slot, Multi Order, dan sistem Member Berbayar.
-
Copot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
-
Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
Baca juga:
159 Ribu Netizen Teken Petisi Tolak Pemecatan Kompol Cosmas di Kasus Rantis Brimob Lindas Ojol
Kritik: Menteri Perhubungan Lebih Pro-Korporasi?
Salah satu poin krusial yang jadi sorotan adalah tudingan bahwa kebijakan Kementerian Perhubungan saat ini terlalu “vendor driven”, artinya lebih berpihak pada perusahaan aplikator daripada pada pengemudi sebagai ujung tombak layanan.
“Kami melihat Menhub sekarang lebih mirip juru bicara perusahaan aplikator daripada pelayan publik. Bukannya melindungi kami, justru malah menolak aspirasi rakyat,” tegas Igun.
Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa pengemudi online merasa dipinggirkan dari kebijakan yang langsung berdampak pada penghidupan mereka sehari-hari.
Garda Indonesia mengimbau masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta dan sekitarnya, untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari Rabu besok, karena sebagian besar mitra ojol akan mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi nasional ini.
Baca juga:
Aksi Unjuk Rasa Tolak Reformasi Polri di Depan Gedung DPR Jakarta
Fakta Menarik Seputar Demo Ojol 17 September 2025:
-
Aksi ini direncanakan menjadi aksi terbesar sejak 2018, melibatkan komunitas dari berbagai kota besar.
-
Berlangsung bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, membuatnya memiliki daya tarik simbolik yang kuat.
-
Aksi ini mendapatkan dukungan dari BEM UI dan aliansi mahasiswa lainnya, memperluas spektrum gerakan.
-
Isu "vendor driven policy" menjadi wacana baru yang menyorot relasi kuasa antara regulator dan korporasi teknologi.
-
Aplikasi transportasi online besar seperti Gojek, Grab, dan ShopeeFood berpotensi mengalami gangguan operasional.
-
Beberapa kurir logistik juga turut bergabung, menjadikan aksi ini lintas sektor dalam industri transportasi digital.
-
Tragedi 28 Agustus 2025 yang masih belum diusut tuntas menjadi pemicu kemarahan sebagian besar pengemudi.
