Headline

Pengamat Nilai Hanya PKS yang Paling Jelas Sikapnya Sebagai Oposisi

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 23 Juli 2019
 Pengamat Nilai Hanya PKS yang Paling Jelas Sikapnya Sebagai Oposisi

Rifqi Rachman, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Tarik ulur sikap sejumlah partai politik eks Koalisi Indonesia Adil Makmur terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih terus berlanjut. Beberapa partai seperti PAN, Gerindra dan Demokrat belum secara tegas menentukan sikapnya apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau mengambil peran oposisi.

Menurut pengamat politik dari The Indonesian Institute Rifqi Rachman sampai saat ini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang paling jelas bersikap menjadi oposisi.

Baca Juga: Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

"Mungkin yang paling terang dalam bersikap adalah PKS, beragam kadernya mulai dari Mardani Ali Sera hingga Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan posisi partainya ada di luar pemerintahan," kata Rifqi di Jakarta, Selasa (23/7).

Lebih Lanjut Rifqi mengatakan jika melihat dari konsistensi pernyataan sejumlah kader PKS itu, maka diperkirakan PKS akan menggunakan pola yang sama untuk menatap kontestasi 2024.

Pengurus DPP PKS
Para petinggi DPP PKS (Foto: pks.id)

"Karena kencangnya mereka menjadi oposisi berbuah kenaikan suara yang signifikan di Pemilu 2019 kemarin," kata Rifqi.

Sementara itu, untuk tiga partai lainnya, yaitu Gerindra, PAN dan Demokrat, Rifqi menilai ketiganya belum menunjukkan sikap yang terlalu jelas atau justru terbentur oleh resistensi koalisi.

Dia mengatakan sinyalemen dari Gerindra untuk masuk dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi semakin kuat. Namun masih tertahan oleh partai pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Mungkin belum menemukan kesepakatan yang bisa diterima, baik oleh Gerindra ataupun partai pendukung Jokowi-Ma'ruf," kata dia.

Untuk PAN, Rifqi melihat adanya dua pernyataan berbeda dari dua tokoh sentral partai tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kata Rifqi sebagaimana dilansir Antara, tidak memberikan syarat apapun untuk mendukung Jokowi. Sedangkan Amien Rais dinilai masih bersikeras membangun syarat tertentu untuk menunda bergabungnya PAN ke dalam koalisi Jokowi.

Baca Juga: Bima Arya: Banyak DPP PAN Ingin Jadi Oposisi

Sedangkan Demokrat dinilai masih melakukan observasi terhadap situasi yang berkembang ke depan. "Melihat demokrat di fase ini, ketenangan mereka saat ini bisa dimaknai sebagai sikap partai yang masih mengobservasi situasi yang berkembang," ujarnya.

Rifqi Rachman mengatakan, secara umum seluruh partai politik di Tanah Air bersikap pragmatis. Berdasarkan catatan sejarah jelas terlihat setiap partai politik bergerak fleksibel, selain tidak kuatnya basis ideologi parpol, kehadiran patron dalam partai membuat pergerakannya menjadi selalu partai dinamis.(*)

Baca Juga: Sepakat dengan Jokowi, Elite PAN: Menjadi Oposisi Itu Terhormat!

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PKS #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Kini, banyak wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Pengamat politik menilai jika pemerintahan Prabowo tak terarah.
Soffi Amira - Jumat, 11 Juli 2025
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Bagikan