Thomas Kukuh
Merahputih.com - Sejumlah partai menyatakan dirinya akan berada di luar pemerintahan alias oposisi pascaputusan sengketa Pilpres di MK. Salah satunya yang sudah mengumumkan akan oposisi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Bahkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak semua partai pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk terus bersama-sama sebagai kubu penyeimbang. “Ayo semua rekan-rekan koalisi 02 kita sudah bubar. Kita bertransformasi jadi koalisi. Kita sama-sama bangun negeri ini walaupun jadi oposisi," kata Mardani.
BACA JUGA: PKS Akui Tak Bangga Masuk Kabinet Jokowi
Menurut pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Iding Rosyidin keputusan PKS untuk tetap menjadi partai oposisi sudah tepat.
PKS, lanjut Iding, merupakan kekuatan menengah yang tak bisa disepelekan. “Sebetulnya PKS bagus di oposisi dengan Gerindra. Dengan kemenangan calegnya yang lumayan 10 persen itu pencapaian tertinggi bagi PKS,” ujar Iding di Jakarta, Selasa (2/6).
BACA JUGA: Prabowo Belum Punya Pemikiran untuk Rekonsiliasi
Lantas seberapa pentingkah oposisi? Iding menjelaskan, adanya oposisi adalah hal yang penting. Opisisi berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol kekuasaan supaya terhindar dari tindakan yang korup.
"Di negara manapun dengan sistem otoriter, misalnya, pasti terjadi fenomena korupsi luar biasa. Sebab tidak ada yang mengontrol," jelas Idin.
Meski begitu, Iding menyarankan agar Gerindra dan PKS menjadi oposisi yang dapat memberikan kritik sekaligus solusi. “Bukan kritik yang terkesan nyinyir,” imbuhnya.
Dia mencontohkan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Demokrat berkuasa, PDIP sebagai partai lawan merupakan contoh oposisi yang dapat menjadi penyeimbang pemerintahan saat itu.
"Masalahnya tinggal bagaimana cara melakukan oposisinya. Nah kekeliruan Gerindra itu oposisinya cenderung asal kritik. Oposisi itu harus memilah isu apa yang pantas dikritisi dan tidak," imbuhnya.
Nah, sikap PKS yang terang-terangan menyatakan opisisi memang agak berbeda dengan Gerindra. Mereka masih malu-malu saat diajak PKS dalam posisi oposisi. "Kami sangat hormati pilihan PKS. Mereka sahabat kami. Tapi kami punya pertimbangan sendiri," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Habiburokhman, Selasa (2/7).
BACA JUGA: Persilakan Gerindra Gabung, PDIP: Indonesia Tak Menganut 'The Winner Take All'
Menurutnya, dalam sistem presidensial tak ada istilah oposisi. Dia pun mengklaim bahwa sampai saat ini Gerindra tak pernah benar-benar berseberangan dengan pemerintah.
Buktinya, lanjut Habiburokhman, Gerindra mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik bagi masyarakat. Tapi kalau kebijakan eksekutif dinilai kurang baik, Gerindra akan mengkritisinya. “Hal yang sama sepertinya akan berlaku lima tahun ke depan," imbuh dia. (knu)
