Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

Thomas KukuhThomas Kukuh - Selasa, 02 Juli 2019
Ketika Dua Sabahat PKS dan Gerindra Berbeda Pandangan Soal Oposisi

Prabowo Subianto yang diusung beberapa partai kembali kalah dalam Pilpres 2019 ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah partai menyatakan dirinya akan berada di luar pemerintahan alias oposisi pascaputusan sengketa Pilpres di MK. Salah satunya yang sudah mengumumkan akan oposisi adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Bahkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak semua partai pengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk terus bersama-sama sebagai kubu penyeimbang. “Ayo semua rekan-rekan koalisi 02 kita sudah bubar. Kita bertransformasi jadi koalisi. Kita sama-sama bangun negeri ini walaupun jadi oposisi," kata Mardani.

BACA JUGA: PKS Akui Tak Bangga Masuk Kabinet Jokowi

oposisi dua sahabat
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Menurut pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta Iding Rosyidin keputusan PKS untuk tetap menjadi partai oposisi sudah tepat.

PKS, lanjut Iding, merupakan kekuatan menengah yang tak bisa disepelekan. “Sebetulnya PKS bagus di oposisi dengan Gerindra. Dengan kemenangan calegnya yang lumayan 10 persen itu pencapaian tertinggi bagi PKS,” ujar Iding di Jakarta, Selasa (2/6).

BACA JUGA: Prabowo Belum Punya Pemikiran untuk Rekonsiliasi

Lantas seberapa pentingkah oposisi? Iding menjelaskan, adanya oposisi adalah hal yang penting. Opisisi berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol kekuasaan supaya terhindar dari tindakan yang korup.

"Di negara manapun dengan sistem otoriter, misalnya, pasti terjadi fenomena korupsi luar biasa. Sebab tidak ada yang mengontrol," jelas Idin.

Meski begitu, Iding menyarankan agar Gerindra dan PKS menjadi oposisi yang dapat memberikan kritik sekaligus solusi. “Bukan kritik yang terkesan nyinyir,” imbuhnya.

Dia mencontohkan ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat Demokrat berkuasa, PDIP sebagai partai lawan merupakan contoh oposisi yang dapat menjadi penyeimbang pemerintahan saat itu.

"Masalahnya tinggal bagaimana cara melakukan oposisinya. Nah kekeliruan Gerindra itu oposisinya cenderung asal kritik. Oposisi itu harus memilah isu apa yang pantas dikritisi dan tidak," imbuhnya.

beda oposisi pks gerindra
Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Habiburokhman. (MP/Ponco)

Nah, sikap PKS yang terang-terangan menyatakan opisisi memang agak berbeda dengan Gerindra. Mereka masih malu-malu saat diajak PKS dalam posisi oposisi. "Kami sangat hormati pilihan PKS. Mereka sahabat kami. Tapi kami punya pertimbangan sendiri," kata Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Habiburokhman, Selasa (2/7).

BACA JUGA: Persilakan Gerindra Gabung, PDIP: Indonesia Tak Menganut 'The Winner Take All'

Menurutnya, dalam sistem presidensial tak ada istilah oposisi. Dia pun mengklaim bahwa sampai saat ini Gerindra tak pernah benar-benar berseberangan dengan pemerintah.

Buktinya, lanjut Habiburokhman, Gerindra mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai baik bagi masyarakat. Tapi kalau kebijakan eksekutif dinilai kurang baik, Gerindra akan mengkritisinya. “Hal yang sama sepertinya akan berlaku lima tahun ke depan," imbuh dia. (knu)

#Gerindra #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Minta Izin ke Projo, Budi Arie Terang-terangan Mau Merapat Gabung Gerindra
Budi Arie sampai secara terbuka meminta izin kepada relawan Projo jika suatu saat dirinya akan resmi bergabung menjadi anggota partai politik.
Wisnu Cipto - Minggu, 02 November 2025
Minta Izin ke Projo, Budi Arie Terang-terangan Mau Merapat Gabung Gerindra
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Memberikan kesempatan bagi figur muda dan memiliki posisi strategis seperti Wali Kota Solo untuk membawa Gerindra lebih besar lagi di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
MBG memiliki nilai luhur yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
Indonesia
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sebut penambahan maupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Survei Global 2024 menyebutkan sebanyak 125 negara melaporkan memiliki program makanan sekolah skala besar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden  Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Bagikan