Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan partainya tidak akan masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/7).
Baca Juga: Pengamat Nilai Wacana Jokowi Gaet Oposisi Tidak Tepat
Kedepan, Mardani ingin Koalisi Adil Makmur yang saat ini sudah bubar, bertransformasi menjadi kekuatan oposisi.
Bukan tanpa alasan, menurut Mardani, oposisi bisa menjadi penyeimbang dan pengontrol jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Biarkan Jokowi dengan kekuatan 60 persen, lalu Koalisi Adil Makmur bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang yang mengontrol jalannya pemerintahan," jelas dia.
Mardani menambahkan, dalam sistem presidensial, sebutan pemerintah dan oposisi tidak ada secara tekstual. Mardani juga memaknai bahwa demokrasi itu akan sehat kalau ada mekanisme check and balance.
"Menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif adalah pekerjaan mulia, menjaga kepentingan publik dan sehat akan
sehat untuk demokrasi," jelas dia.
BACA JUGA: Ditetapkan Jadi Presiden, Jokowi Ajak Prabowo-Sandi Bersama Bangun Indonesia
Ia beranggapan, oposisi berperan mengkritik seperti kebijakan Jokowi mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.
"Jadi kalau enggak ada oposisi, yang rugi publik. Kalau semuanya seragam jadilah neo orde baru," kata Mardani. (Knu)
