Zaimul Haq Elfan Habib
Merahputih.com - Adanya wacana Joko Widodo bakal menggaet pihak oposisi untuk duduk di kursi menteri menuai pro dan kontra. Tak sedikit kalangan yang kontradiktif dengan keputusan tersebut.
Salah satunya Pengamat Politik, Dedy Kurnia Syah yang menilai adanya anggapan bahwa pihak oposisi bakal menjadi pemersatu bangsa dan sebagai wujud demokrasi yang adil dan merata dinilai kurang tepat.
Menurutnya, persatuan dan kesatuan bangsa tidak dapat dibayar dengan adanya pembagian kekuasaan.
“Tidak benar jika persatuan itu mengemuka hanya karena pembagian kekuasaan, demokrasi yang kita pilih sudah memberikan koridor yang ideal, bahwa setiap pemerintahan harus ada kekuatan penyeimbang,” papar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (1/7).
Ia berujar, oposisi bukanlah kelompok kecil yang hanya mampu berkuasa di parlemen. Tanpa harus masuk pemerintah pun oposisi juga bisa bekerja untuk rakyat.
Baca Juga: Urang Awak yang Dewasa Berdemokrasi Usai Pilpres 2019
“Oposisi tentu bukan kelompok kecil, mereka berkuasa juga di parlemen, tanpa harus bergabung pemerintah sekalipun, seharusnya publik tetap dapat berharap oposisi berkinerja baik,” tambahnya.
Ia juga mengatakan, kondisi keberagaman dalam negara dianggap wajar dan normatif. Selama itu sebatas perbedaan pendapat. Dedi menegaskan bahwa hal itu seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Tetapi jika perpecahan itu mengemuka dalam aksi, maka kita punya perangkat hukum yang secara otomatis bertindak,” ujarnya.
Sikap Jokowi yang hendak menempatkan oposisi di kursi kabinet kerja akan membuat parpol pendukungnya sakit hati.
“Jika memang putusan MK berpihak pada Jokowi, antar mereka sendiri akan terjadi tawar menawar kekuasaan, tanpa ada anggota baru dari oposisi sekalipun. Mereka akan kesulitan menentukan porsi,” ungkap Dedi.
"Artinya, bukan perkara mudah bisa menerima anggota di luar koalisi yang berdarah-darah saat kampanye lalu,” sambungnya.
Dedi mengatakan, dinamika politik di Indonesia selalu mampu melunak dan cair satu sama lain. Adanya pihak oposisi akan seketika hilang yang ada hanyalah persatuan setelah Pilpres 2019.
Namun, jika Jokowi masih bertekat untuk memberikan ruang kepada oposisi dalam kabinet kerjanya. Hal itu dinilainya tidak beretika dalam berpolitik.
“Hanya saja, secara etika politik yang demikian itu tidak elok. Oposisi harus konsisten, begitu pula yang ditetapkan sebagai pemenang harus membiarkan oposisi tetap pada porsinya,” tutup Dedi. (Knu)
Baca Juga: Prabowo Dinilai Tak Terima Putusan MK, Begini Kata Gerindra
