Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak

MerahPutih.Com - Sebaran Covid-19 belum menunjukkan tren menurun, hal itu pula yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak di bulan Desember 2020.

Bahkan sebelum ada putusan penundaan KPU RI telah lebih dulu menangguhkan beberapa tahapan Pilkada yang rencananya dilaksanakan pada September 2020.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, meskipun pandemi belum berakhir pemerintah harus tetap melaksanakan Pilkada di tahun 2020.

Ia menyebut penundaan selama 3 bulan cukup untuk menyiapkan Pilkada di tengah wabah.

Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.

"KPU seharusnya tidak menjadikan wabah sebagai alasan untuk menunda kembali, kecuali mereka memang gagal menyiapkan keperluan pelaksanaan," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini menilai, KPU RI semestinya memiliki skema alternatif untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020.

"Alternatif itu bisa berupa tatalaksana di masa pandemi agar tetap berjalan, bagaimanapun Pilkada bukan menentukan pemimpin administratif, melainkan pemimpin politik yang punya dampak pada pengambilan kebijakan penting bagi pembangunan," tambahnya.

Menurutnya, proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam masa pandemi, meskipun dalam tahapan ada yang perlu dievaluasi.

"Evaluasi terutama soal penghapusan agenda kampanye terbuka, sementara proses pemilihan sangat mungkin dilaksanakan tanpa ada kerumunan massa," jelas Dedi.

Dalam analisanya, menunda Pilkada terlalu lama beresiko pada politik anggaran.

"Bisa saja jika negara harus menambah biaya dalam jumlah banyak," terang Dedi.

Baca Juga:

Bakal Gelar Pilkada Serentak pada Desember, Pemerintah Dianggap Terlalu Gegabah

Ia meyakini, jika Pilkada terus diundur, maka anggaran bakal bermasalah. Sebab, apa yang sudah disiapkan pada tahun ini, bisa jadi terpakai begitu saja tanpa hasil karena Pilkada ditunda. Sementara kondisi negara sedang berhemat luar biasa.

"Masalah lainnya, proses regenarasi figur calon kepala daerah bakal terhambat," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Tito Setujui Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020