Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik


Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Foto: ANTARA
MerahPutih.com - Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia menilai long weekend akhir tahun 2020 ini tak perlu diotak-atik.
Gembong meminta pemerintah wajib membuat aturan yang dapat membuat warga tidak harus keluar rumah dan bahkan keluar kota. Pasalnya, pandemi COVID-19 masih tinggi.
Baca Juga
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
"Soal libur panjang nggak ada masalah sepanjang warganya nggak keluar," papar Gembong di Jakarta.
Menurut Gembong, libur panjang tak perlu dikurangi. Justru masyarakat ingin ada waktu liburan di saat setiap harinya harus bekerja dan hal itu membuat jenuh.
Lagi lagi, ia pun menegaskan, hari libur boleh tapi mungkin perlu ada imbauan agar tidak keluar rumah.
"Dengan cara kerja seperti saat ini membuat orang jenuh juga kan perlu ada refreshing tapi mungkin referensinya perlu diatur pengaturannya Bagaimana ya mungkin cukup di rumah dengan keluarga," jelasnya.
Anggota Komisi A ini mengakui bila libur panjang dan kerumunan sama bahayanya yang dapat berpotensi menimbulkan penambahan kasus corona yang signifikan.
Tapi, hal itu bisa diatasi jika pemerintah tegas menerapkan aturan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kemudian melakukan imbauan bagi warga tidak keluar rumah saat libur panjang.
"Enggak usah dibanding-bandingkan tetapi yang pasti kalau bicara COVID-19 ini kan soal kerumunan. Di mana terjadi kerumunan di situ pasti dikhawatirkan terjadi penyebaran," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
