Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta agar pemerintah belajar dari kesalahan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia sejak bulan Januari lalu.
Salah satunya adalah dengan tidak memberikan kelonggaran pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk sementara waktu sampai bisa dipastikan COVID-19 bersih.
“Pemerintah abai sejak Januari wapada korona. Jangan terulang lagi pada pelonggaran (PSBB),” tuturnya kepada wartawan, Jumat (22/5).
Baca Juga
Tekan Angka PHK, Pemerintah Longgarkan Usia di Bawah 45 Tahun Beraktivitas
Ia menyebut bahwa banyak yang menjadi korban karena penyebaran virus korona. Bukan hanya manusia, bahkan sektor-sektor di bidang ekonomi juga kacau balau.
“Ribuan hotel tutup, ribuan pabrik atau industri tutup, jutaan PHK, mall dan toko-toko tutup, wisata zero, dan lain-lain. Ekonomi terpuruk,” jelas dia.
Kemudian, ia juga meminta agar PSBB jika perlu diperketat lagi agar penyebaran virus COVID-19 benar-benar bisa ditekan semaksimal mungkin. Karena baginya, apabila pelonggaran dan pengurangan PSBB terus dilakukan, korbannya bukan hanya ekonomi tapi jiwa masyarakat.
“Maka ayo sama-sama perketat dan taat aturan PSBB agar korona lenyap, sehingga ekonomi bisa putar kembali,” ujarnya.
Kuncinya saat ini adalah bagaimana pemerintah benar-benar hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia patuh pada PSBB sehingga bisa diajak kerjasama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19.
Yang paling pokok adalah menjamin kebutuhan pangan mereka terpenuhi selama menjalani masa pembatasan berskala besar itu. “Yang terpenting harus ada bantuan pemerintah buat rakyatnya yang PSBB,” tutur dia.
Mardani menuturkan pendapat sejumlah pakar kesehatan semestinya sejak awal tentang penutupan wilayah atau lockdown disikapi dengan cepat. Minimal, menurutnya, parsial di kota-kota besar. Karena, sumber virus ini berasal dari kasus impor.
Kasus ini kemudian menjadi transmisi lokal yang bergerak cepat karena tarik ulur sikap pemerintah sejak awal.
“Indonesia pun belum bisa disebut melandai, sebab belum ada penurunan kasus positif yang konsisten. Pelonggaran PSBB harusnya dibicarakan jika kita sudah melewati puncak dan kurva melandai. Pelonggaran jangan ikut-ikut negara lain, karena kurva mereka memang sudah melandai,” kata Mardani.
Baca Juga
Ternyata Ini Kunci Sukses Penanganan COVID-19 di Selandia Baru
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan belum akan melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam waktu dekat. Hingga dua pekan ke depan, pemerintah akan fokus pada penerapan larangan mudik dan mengendalikan arus balik.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Kapolri Jenderal Idham Azis dan dibantu oleh Panglima TNI Marskekal Hadi Tjahjanto untuk memastikan larangan mudik berjalan efektif. Presiden juga mengingatkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk membatasi mobilitas orang, bukan barang. (Knu)
