PDIP Tolak Pecat Arteria Dahlan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 25 Januari 2022
PDIP Tolak Pecat Arteria Dahlan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Foto: Antara/Andika Wahyu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang mempermasalahkan Bahasa Sunda digunakan jaksa berbuntut panjang. DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat merekomendasikan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Arteria Dahlan.

Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan permintaan yang datang dari DPD Jabar merupakan hal yang wajar. Namun, kata dia, DPP memiliki ukuran dalam memberikan sanksi kepada kader yang melakukan kesalahan.

Baca Juga

PDIP Jadikan Polemik Arteria Dahlan Pelajaran Disiplin Bicara

"Tuntutan teman-teman itu kan mereka menuntut, ya wajar, kan mereka menilai. Tapi, kan kita partai ada ukuran-ukurannya. Jadi memberi sanksi itu kan ada tingkatan tingkatannya," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Komarudin mengaku memahami dinamika politik yang muncul akibat pernyataan Arteria yang disampaikan dalam raker Komisi III dengan Jaksa Agung. Namun, menurutnya, kasus Arteria bisa saja ditunggangi pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain.

"Namanya politik ya pasti ada kesalahan Arteria, kemudian juga pasti ada berkepentingan untuk nebeng juga dengan masalah ini," imbuhnya.

arteria dahlan
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Foto: Dok. DPR RI

Lebih lanjut Komarudin menjelaskan, setelah dipanggil ke DPP PDIP, Arteria mau meminta maaf ke publik atas pernyataannya. Permintaan maaf tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari proses sanksi yang diberikan DPP PDIP kepada Arteria.

"Kemudian sekarang Arteria dengan kesadaran penuh menyampaikan permohonan maaf, itu juga bagian dari proses atas kesalahan," ujarnya.

Baca Juga

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

Berkaitan dengan kontroversi terkait pernyataannya pada saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung itu, anggota DPR-RI Arteria Dahlan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria, usai memberikan klarifikasi kepada DPP PDIP, di Kantor pusat partai di Jakarta, Kamis (20/1).


Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikannya saat diterima oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun. Arteria menyerahkan sepenuhnya kepada DPP partai. Sebagai kader, dia mengaku siap menerima sanksi yang diberikan partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

"Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” kata Arteria dengan nada penyesalan kala itu. (Pon)

Baca Juga

Datangi DPR, Petinggi Sunda Empire Ancam Labrak Arteria

#Arteria Dahlan #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan