Arteria Dahlan Harus Obati Luka Hati Orang Sunda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Januari 2022
Arteria Dahlan Harus Obati Luka Hati Orang Sunda

Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: dpr.go.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Masyarakat atau penutur Bahasa Sunda merasa resah atas ucapan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung untuk mengganti Kejati karena berbahasa Sunda saat rapat.

Ketua Repdem Banten, Ronald Christian Adelius mengatakan, keinginan Arteria Dahlan agar rapat resmi menggunakan bahasia Indonesia sudah tepat. Namun demikian, permintaan pemecatan dinilainya berlebihan dalam kapasitas tugas anggota Komisi III DPR RI.

Baca Juga:

Angkatan Muda Siliwangi Desak PDIP Pecat Arteria Dahlan

"Tentu saja hal ini melukai masyarakat Sunda," pungkas Ronald yang juga merupakan Wakil Ketua bidang Kehormatan Partai DPLN Jerman PDI Perjuangan.

Bung Ronald berharap, agar anggota DPR-RI tersebut bisa mengobati luka hati masyarakat Tatar Sunda.

"Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap nasionalisme PDI Perjuangan yang merangkul keragaman budaya dan bahasa di daerah," harapnya.

Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)
Anggota DPR Arteria Dahlan. (Foto: Antara)

Ia mengungkapkan, secara umum pemakaian bahasa daerah dalam acara resmi juga kerap terjadi di daerah Jawa Tengah, namun hal tersebut tidak menjadi persoalan besar sampai terjadi pemecatan.

"Kenapa hanya bahasa sunda yang dikritisi? Malah pemakaian bahasa Inggris yang layak dikritisi tidak pernah ada yang protes," tanyanya.

Mewakili warga Banten yang sering disebut juga sunda aing, Ronald menegaskan, pentingnya sebagai kader PDI Perjuangan menjaga persatuan dengan apresiasi kearifan lokal entah adat istiadat atau bahasa daerah.

"Saya yakin Bung Arteria juga orang Minang seperti saya, pasti mengerti rasa tersinggung kedaerahan orang Sunda," katanya. (Sucitra/Banten)

Baca Juga:

Arteria Dahlan Minta Maaf kepada Masyarakat Jawa Barat

#Arteria Dahlan #Suku Sunda #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Bagikan