PDIP Prioritaskan Klub Kerakyatan Ketimbang Presidential Club

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Mei 2024
PDIP Prioritaskan Klub Kerakyatan Ketimbang Presidential Club

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (27/10/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik wacana Presidential Club yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hasto mengatakan, PDIP tak terlalu berminat dengan ide Presidential Club karena partai besutan Megawati Soekarnoputri itu fokus berkoalisi dengan rakyat.

"Dalam sejarah dan tradisi PDIP klub yang ada adalah klub kerakyatan dengan petani, dengan buruh, nelayan, guru dan anak-anak muda," kata Hasto di Sekretariat Barikade 98, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

"Itu lah skala prioritas klub yang terus menginspirasi PDIP sebagai partai yang terus mencerminkan rakyat kerakyatan sebagai aspek penting di dalam seluruh gerak nafas PDIP," sambung Hasto.

Baca juga:

PDIP Tegaskan Pilihan Ganjar Jadi Oposisi Cerminan Sikap Partai

Menurut Hasto, tidak ada kelembagaan Presidential Club dalam ketatanegaraan yang termaktub dalam undang-undang. Ia menyebut kelembagaan yang ada seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Di atas segalanya adalah kekuasaan rakyat," ujarnya.

Baca juga:

Ketua MPR Saran Wacana Presidential Club Prabowo Jadi DPA

Megawati, kata Hasto, juga tidak terlalu memikirkan wacana Presidential Club. Ia menekankan Megawati tetap berkontribusi terhadap bangsa dan negara melalui tugasnya sebagai ketua umum parpol.

Baca juga:

PDIP Anggap Usulan Presidential Club Prabowo Cuma Basa-Basi Politik

"Bu Mega selalu menjalankan mandat sebagai ketua umum partai melalui tiga pilar partai termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui fraksi PDIP di DPR RI," tutup Hasto. (Pon)

#Politik #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan