PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 26 September 2020
PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9) kemarin.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memantau acara tersebut secara virtual, bersama jajaran pengurusnya. Termasuk Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.

Baca Juga:

Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung

Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua tim.

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan.

Secara khusus, Hasto menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan. Sehingga sejak awal ketahuan apakah masker sudah disiapkan, jarak antarpeserta sudah minimal 2 meter, banyak mencuci tangan atau tidak.

Tim pecegahan akan mengingatkan. Sementara tim penindak adalah yang bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan.

"Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Hanya sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Hasto.

Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).
Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).

Hasto juga mengatakan tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

“Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya," imbuh Hasto.

Disampaikan Hasto, Tim Penegak Disiplin utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak. Yakni soal jaga jarak minimal 2 meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

"Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi," ulas Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19.

Sanksi berat bagi kader pelanggar jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan, jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.

"Karena kader partai atas perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional: tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran," ucap Hasto.

Baca Juga:

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun mengatakan bahwa rapat koordinasi sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya lagi di masa pandemi COVID-19.

Disampaikan Komaruddin, DPP PDIP memandang bahwa disiplin manusia itu atas dua hal. Pertama disiplin karena lingkungan dan kelahirannya, dan disiplin karena diatur dalam organisasi.

"Nah kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan," tegas Komaruddin.

"Dan kedisiplinan kita ini ditekankan lagi untuk menaati protokol COVID-19 yang ditentukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 ini," pungkasnya.

Di acara itu, hadir 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi, dan 1542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilkada 2020
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan