PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 26 September 2020
PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9) kemarin.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memantau acara tersebut secara virtual, bersama jajaran pengurusnya. Termasuk Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.

Baca Juga:

Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung

Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua tim.

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan.

Secara khusus, Hasto menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan. Sehingga sejak awal ketahuan apakah masker sudah disiapkan, jarak antarpeserta sudah minimal 2 meter, banyak mencuci tangan atau tidak.

Tim pecegahan akan mengingatkan. Sementara tim penindak adalah yang bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan.

"Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Hanya sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Hasto.

Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).
Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).

Hasto juga mengatakan tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

“Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya," imbuh Hasto.

Disampaikan Hasto, Tim Penegak Disiplin utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak. Yakni soal jaga jarak minimal 2 meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

"Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi," ulas Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19.

Sanksi berat bagi kader pelanggar jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan, jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.

"Karena kader partai atas perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional: tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran," ucap Hasto.

Baca Juga:

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun mengatakan bahwa rapat koordinasi sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya lagi di masa pandemi COVID-19.

Disampaikan Komaruddin, DPP PDIP memandang bahwa disiplin manusia itu atas dua hal. Pertama disiplin karena lingkungan dan kelahirannya, dan disiplin karena diatur dalam organisasi.

"Nah kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan," tegas Komaruddin.

"Dan kedisiplinan kita ini ditekankan lagi untuk menaati protokol COVID-19 yang ditentukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 ini," pungkasnya.

Di acara itu, hadir 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi, dan 1542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pilkada 2020
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Bagikan