Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tetap ingin Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini. Alasanya, di tengah pandemi ini, setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah.
"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam acara Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Surabaya melalui virtual, Minggu (20/9) kemarin.
Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19 beserta dampak yang mengikutinya. Karena itu, apabila pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, menurut Hasto, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt.
Baca Juga:
MUI Tegaskan Pilkada Saat Pandemi Jadi Bencana Bagi Negeri
"Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini, justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan COVID yang kemudian dipilih rakyat," lanjut Hasto.
Hasto menegaskan, calon pemimpin yang melewati tahapan Pilkada pasti menyerap aspirasi rakyat. Dengan kata lain, calon pemimpin itu digembleng dengan proses yang ketat dan diseleksi langsung oleh rakyat sebagai kuasa tertinggi dalam iklim demokrasi.
"Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi. Justru ketika pilkada itu tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat," kata Hasto. (Pon)
Organisasi sipil dan masyarakat islam, telah meminta pilkada serentak harus ditunda karena bisa membahayakan masyarakat karena pandemi COVID-19 terus meningkat. Permintaan tersebut dilakukan Perludem, MUI, Muhammaiyah dan NU. (Pon)
Baca Juga:
Konser dan Rapat Umum Dilarang, Pertemuan Timses Dibatasi Maksimal 50 Orang
