PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 24 September 2020
PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Gatot Nurmantyo. (Foto: MP/Instagram @nurmantyo_gatot)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menegaskan, pergantian Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI murni karena sudah habis masa jabatannya.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, pergantian Gatot sebagai Panglima TNI tak ada hubungannya dengan perintah untuk menonton film G30S/PKI

Baca Juga

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

"Tak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan (Gatot Nurmantyo) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata Hasanuddin, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan, Jenderal Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, tanggal 13 Maret 1960. Menurut ketentuan, kata Hasanuddin, Gatot pensiun pada tanggal 1 April 2018.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sambutan dalam deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

Gatot, imbuhnya, naik menjadi Panglima TNI pada tanggal 8 Juli 2015 dan pergantian Panglima TNI dilakukan pada tanggal 8 Desember 2017.

"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu 3 bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," jelas dia.

Menurut Hasanuddin, mengacu pada Pasal 13 UU TNI nomer 34 tahun 2004, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Kemudian pada ayat (2) berbunyi : Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR .

Ia mengatakan, pengangkatan Jendral Gatot Nurmantyo itu dengan persetujuan DPR, dan pemberhentian pun atas persetujuan DPR juga.

DPR, ketika itu telah menyepakati untuk memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Panglima TNI yang baru. Seluruh fraksi di DPR semuanya aklamasi setuju memberhentikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo .

"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak preogatif presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G30s/PKI , jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," tandasnya.

Baca Juga

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo melalui akun Youtube Hersubeno Point menyebut pergantian dirinya sebagai panglima TNI kala itu akibat perintah menonton film G30S.

Gatot menyebut ada seorang politikus PDI Perjuangan mengingatkannya untuk menghentikan perintah nobar film G30S/PKI. (Pon)

#Gatot Nurmantyo #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Perlu perbaikan di level pelaksana kebijakan.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Oktober 2025
Ketua Fraksi PDIP: Pemerintahan Prabowo-Gibran Menuju Sosialisme ala Indonesia
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Megawati Pingsan, Prabowo Copot 103 Anggota DPR dari Fraksi PDI-P
Indonesia
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Tantangan global terkait pangan dan perubahan iklim akan mendorong kelahiran petani-petani muda di Indonesia.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Ingin Petani Sejahtera, PDIP Dorong Petani Punya Lahan Melalui UU Pokok Agraria
Indonesia
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Banyak petani awalnya ragu bahkan kehilangan rasa percaya diri.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Regenerasi Petani Mendesak, Tantangan Lahan hingga Teknologi masih Membelit
Indonesia
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan pangan merupakan soal kemanusiaan sekaligus kedaulatan bangsa.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional Jadi Momentum Wujudkan Kedaulatan Pangan
Indonesia
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Mengutip pernyataan penting dari Bung Karno soal pangan sebagai penyangga tatanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Hari Tani Nasional, saatnya Dorong Kebangkitan dan Kemandirian Petani lewat Bibit Lokal
Indonesia
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Wahyudin mengaku pasrah dengan keputusan partai dan lembaga legislatif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Jungkir Balik Nasib Wahyudin Moridu setelah Dipecat, Gagal Rampok Duit Negara Malah Jualan Es Batu
Bagikan