Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia

MERAHPUTIH.COM - PDI Perjuangan (PDIP) membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1). Saat mewakili partai, Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham memaparkan landasan politik partai yang kini berfokus pada upaya menjawab berbagai persoalan fundamental bangsa melalui identifikasi delapan tantangan utama yang tengah dihadapi Indonesia.
?
Ia menegaskan sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945, yakni politik dipandu ide, imajinasi, etika, serta cita-cita Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri.
?
"Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Raya yang diamanahkan Bung Karno dan para pendiri republik, PDI Perjuangan menempatkan etika-moral, keteladanan, dan kebenaran hakiki sebagai pandu perjuangan politik. Kebenaran itu ialah kebenaran ideologis Pancasila, kebenaran konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebenaran etika yang berpihak kepada rakyat," kata Jamaluddin saat membacakan rekomendasi rakernas, Senin.
?
Jamaluddin kemudian menjelaskan PDIP menyadari tantangan masa depan tidak mudah karena setidaknya ada delapan tantangan utama yang berkelindan. Tantangan tersebut diawali dengan krisis keteladanan bernegara akibat penyelewengan etika dan tata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bencana dan malapetaka ekologis sebagai dampak dari kesalahan kebijakan tata ruang, konversi hutan yang tidak terkendali, hingga industrialisasi ekonomi ekstraktif.

Baca juga:

Mawar Putih Untuk Megawati di Rakernas PDIP

?
Tantangan berikutnya yang disoroti yakni robohnya supremasi hukum yang mengakibatkan hukum kehilangan ruh kemanusiaan yang beradab, serta persoalan ekonomi sistemis yang mencakup keterbatasan fiskal, penumpukan utang luar negeri, korupsi, hingga de-industrialisasi yang memicu pengangguran dan kemiskinan.
?
PDIP juga memberikan catatan keras terhadap bekerjanya otoritarian populis yang membungkam suara kritis, mengabaikan mekanisme check and balances, serta melakukan penyalahgunaan kekuasaan negara atau abuse of power.
?
Lebih lanjut, Jamaluddin menyebutkan adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
?
Sebagai poin terakhir, tantangan datang dari pertarungan geopolitik global yang membangkitkan kembali neo-otoritarianisme dan neo-imperialisme.(Pon)

Baca juga:

Politisi Muda Sebut PDIP Bukan Oposisi Tapi Mitra Strategis

?