PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 September 2020
PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Gatot Nurmantyo. (Foto: MP/Instagram @nurmantyo_gatot)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini dianggap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan yang juga alumni GMNI Wanto Sugito berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto Sugito dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Menurut pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jika Jadi Presiden, Gatot Nurmantyo Bakal Gaji Rp5 Juta Seluruh Rakyat

"Bahkan 14 gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno proklamator bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," ujarnya

Dia menambahkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 ternyata tanpa bukti.

"Di balik tuduhan tidak mendasar itu, ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie di mana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S/PKI," katanya.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sambutan dalam deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

Wanto melanjutkan, demikian halnya dengan Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.

Jadi secara tidak langsung, kata dia, Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI. Menurut Wanto, pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu tidak layak disampaikan oleh Gatot.

"Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut. Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," tukas Wanto.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden

Katanya, kepemimpinan Jenderal Sudirman itu selalu menyatukan. Rakyat makin cerdas melihat mana pemimpin yang menyatukan dan mana yang memanfaatkan tragedi masa lalu untuk kepentingan politik praktisnya.

"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," tegas dia.

Wanto yang juga aktivis mahasiswa 98 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini mengingatkan Gatot bahwa belakangan yang telah diutarakan soal kebangkitan PKI hanya membuat gaduh dan fitnah.

"Wal fitnatu asyaddu minal qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta Gatot Nurmantyo dan KAMI Jangan Bikin Kisruh Demi Pertahanan Negara

#Gatot Nurmantyo #G30S/PKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Indonesia
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Sikap politik PDIP berpijak teguh pada ideologi Pancasila dengan semangat kelahiran 1 Juni 1945.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Dalam agenda terssebut, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh melalui dialog virtual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP
Bagikan