Partai Buruh Kampanye Hapus Slogan 'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya' di 1 Mei 2022

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 01 Mei 2022
Partai Buruh Kampanye Hapus Slogan 'Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya' di 1 Mei 2022

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui dalam demonstrasi di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). (ANTARA/Walda)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ada yang berbeda dari peringatan hari buruh tahun ini, para buruh yang biasanya melakukan demo di Istana Negara, tapi kali ini memilih menyuarakan kegundahannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang hadir di KPU, berharap demo buruh di KPU sebagai dorongan agar penyelenggara pemilu berani menindak tegas politik uang yang kemungkinan terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

Peringati Hari Buruh, Jokowi: Roda Ekonomi Bergerak Karena Kerja Keras Pekerja

"Kita ingin KPU memberantas praktik politik uang, kita Ingin menghapus slogan 'ambil uangnya jangan pilih orangnya'," kata Said Iqbal kepada pers di depan gedung KPU, Jakarta Pusat, Minggu

Menurut Said, praktik politik uang berpotensi menghasilkan calon legislatif yang syarat akan budaya korupsi. Dikhawatirkan produk undang-undang yang dihasilkan akan bersifat koruptif dan tidak berpihak kepada rakyat.

Dia berharap KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun dan dapat bertindak tegas memberi sanksi kepada peserta pemilu yang melakukan politik uang.

Partai Buruh berharap para komisioner KPU menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Dia juga meminta KPU tidak mengundur waktu pemilu yang sudah ditentukan, yakin pada 14 Februari 2024.

Dia berharap dengan aksi demonstrasi ini, pihak pemerintah terkhusus KPU bisa menjalankan pemilu sesuai dengan harapan rakyat.

Demo buruh di KPU. (Foto: Antara)
Demo buruh di KPU. (Foto: Antara)

"Kedatangan kami justru mendukung KPU dan pada komisioner harus berani dalam mengambil keputusan untuk menggelar pemilihan jurdil, menindak politik uang dan jangan mengubah waktu pemilu," katanya.

Massa yang tergabung dalam kelompok buruh mulai mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, menggelar demonstrasi.

Pada pukul 10.12 WIB, massa yang menggunakan baju berwarna oranye sudah memenuhi trotoar depan gedung KPU. Mereka berdiri di depan gedung sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Turunkan Harga Bahan Pokok, Tolak Omnibuslwa UU Cipta Kerja".

Jumlah massa masih berkisar puluhan. Sambil berkumpul di depan gedung KPU, massa juga memutar musik dari mobil komando yang sudah terparkir di depan gedung KPU. (Asp)

Baca Juga:

Tiga Alasan Buruh Gelar Aksi May Day di Kantor KPU

#Partai Buruh #Buruh #Hari Buruh
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Begini Progres Revisi UU Ketenagakerjaan, Bakal Jadi Inisiatif DPR
Fkus pembahasan dalam forum konsultasi yakni pengupahan, PKWT, alih daya, PHK, pesangon, waktu kerja dan waktu istirahat/cuti, dan tenaga kerja asing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Begini Progres Revisi UU Ketenagakerjaan, Bakal Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Kedatangan Maxima bagian dari kegiatan RISE atau Reimagining Industry to Support Equality yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh di Sragen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Indonesia
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
KSPI secara tegas menolak metode perhitungan yang digunakan Kemenaker, yang.hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,5–3,75 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Indonesia
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Pada tahun sebelumnya Presiden memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,8 hingga 0,9 yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Said menolak cara perhitungan yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kenaikan UMP tahun depan,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Indonesia
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Diketahui, Senin (17/11) siang, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut Gubernur Pramono untuk kenaikan UMP 10 persen menjadi Rp 6 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 18 November 2025
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Indonesia
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, keinginan para buruh untuk bertemu Gubernur Pramono tak terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Indonesia
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Kakak Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara untuk menghapus total praktik outsourcing demi stabilitas rumah tangga buruh
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 November 2025
Kakak Marsinah Titip Pesan Kepada Presiden Prabowo Subianto: Hapus Total Sistem Outsourcing
Indonesia
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Bagikan