Andika Pratama
MerahPutih.com - Elemen buruh bakal merayakan May Day 2022 di tempat yang berbeda. Bukan di Stadion atau kawasan dekat Istana Negara seperti biasanya. Melainkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan tiga alasan pihaknya memilih kantor KPU sebagai lokasi unjuk rasa pada 1 Mei 2022.
Baca Juga
Buruh Berencana Gunakan JIS di Momen May Day, Wagub DKI: Kami Pelajari
“Untuk memastikan pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan pemilihan umum, baik Pileg maupun Pilpres 2024,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/4).
Langkah ini dilakukan karena sempat beredar isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut dia, terselenggaranya pemilu tidak sekadar rutinitas untuk memilih presiden dan DPR. Bagi Partai dan Serikat Buruh, tuturnya, pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil.
Ia menyebut, pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis.
"Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” tegas Said.
Pertimbangan lainnya, menurut Said, buruh menolak politik uang. Dia menegaskan Partai Buruh tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih partainya. Sebab, hal itu bukan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat.
Buruh meminta tidak ada money politic. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi yang tegas. Kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang didiskualifikasi.
"Pemilu yang curang dengan menggunakan politik uang, yang dihasilkan pasti produk curang yang merugikan kepentingan masyarakat,” tegas Said.
Setelah aksi di kantor KPU, sebagian peserta aksi akan melakukan aksi di seputaran Bundaran HI dengan membawa dua tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok dan tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Said Iqbal menegaskan bahwa buruh sudah memiliki kesadaran politik, sehingga momentum Pemilu 2024 sangat penting. Pasalnya, undang-undang merupakan produk politik yang dibahas oleh Presiden dan DPR selama ini ternyata telah banyak merugikan buruh.
Baca Juga
DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja
Terbaru adalah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi bahkan mengeksploitasi kaum buruh.
"Omnibus law menyebabkan tidak ada kenaikan upah, PHK semakin mudah, jam kerja yang fleksibel, hingga outsourcing bebas digunakan di semua lini pekerjaan,” kata Said.
Menurut Said Iqbal, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal.
Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil. Dia mengatakan mafia harus dihukum, tetapi petani sawit kecil terpukul dengan adanya larangan CPO, karena harganya menjadi jatuh.
Ia juga menolak rencana kenaikan Pertalite dan gas 3 kilogram. Sebab, menurut Said, pah riil buruh tidak naik selama tiga tahun berturut-turut. Daya beli turun 30 persen.
"Harga barang melonjak tinggi, dan akan ditambah lagi dengan kenaikan Pertalite yang banyak dikonsumsi oleh kaum buruh, tentu ini sangat merugikan,” ucap Said Iqbal.
Terkait dengan tolak omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said Iqbal, buruh menilai revisi UU Pembentukan Peraturan perundangan-undangan (UU PPP) adalah akal-akalan untuk melegalkan omnibus law.
Said Iqbal menyebut, revisi UU PPP hanya untuk memuluskan omnibus law. Karena itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan segera menggugat UU PPP hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan.
“Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih Partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” tutup Said. (Knu)
Baca Juga
Kenaikan Harga Minyak Goreng, Buruh hingga Nelayan Ancam Demo Besar-besaran
