Andika Pratama
MerahPuth.com - Kelompok buruh berencana mengadakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Jakarta International Stadium (JIS).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menuturkan, pihaknya akan mempelajari usulan penggunaan JIS untuk kegiatan memperingati Hari Buruh oleh Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Baca Juga
Kenaikan Harga Minyak Goreng, Buruh hingga Nelayan Ancam Demo Besar-besaran
"Kita nanti akan pelajari ya. Akan pelajari setiap permintaan dan permohonan dari masyarakat apapun kepentingannya kita akan pelajari kembali, apakah mungkin atau tidak," jelas Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/4).
Namun, kata Riza, sampai sekarang Pemprov DKI belum mengetahui informasi tersebut. Sebab, hingga kini surat izin itu belum dikirim ke Pemprov DKI.
"Saya baru tahu informasi nya. belum ada saya tahu sampe hari ini, surat masuk yang kami terima," kata Riza.
Lanjut dia, pihaknya akan mempertimbangkan faktor lainnya dalam aksi May Day yang selalu dihadiri banyak orang. Ia khawatir nantinya akan jika pesertanya membludak akan berimbas pada keamanan masyarakat.
"Kita khawatir kalau ada pengumpulan masa yang banyak yang berlebihan, itu dapat mengganggu pelayanan oublik, mengganggu ketertiban, dan takut disusupi oleh kepentingan lainnya. Kita harus jaga ya," tutupnya.
Baca Juga
Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS
Sebelumnya, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya akan memperingati Hari Buruh yang digeser pada 14 Mei 2022.
Pergeseran itu, lanjut Iqbal, karena pada 1 Mei bertepatan rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Menurut dia dalam siaran persnya, Rabu (20/4), akan ada dua opsi lokasi peringatan, yakni di Senayan atau di JIS.
Di dua opsi lokasi itu, pihaknya berencana melakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia.
Ia mengungkapkan sekitar 100 ribu lebih buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi di DPR RI. Selanjutnya akan ke Istora Senayan atau JIS.
Pihaknya akan menuntut sejumlah hal di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok, tolak upah murah dan sistem alih daya (outsourcing). (Asp)
Baca Juga
