Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum

Sejumlah buruh menggelar aksi demonstrasi menolak penetapan UMP Jakarta 2026. Foto: MerahPutih/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah buruh dari sejumlah wilayah Jakarta menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, senilai Rp 5.729.876.

Buruh yang melakukan demo adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Partai buruh.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Ketua Perda KSPI DKI, Winarso mengatakan, aksi unjuk rasa yang digagas hari ini semula direncanakan berlangsung di sekitar Istana Negara.

Baca juga:

Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL

Namun, setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian demi menjaga ketertiban umum akhirnya dipindahkan ke Silang Monas Selatan.

"Aksi ini kami lakukan untuk menyampaikan penolakan terhadap UMP DKI Jakarta 2026 yang telah diputuskan," ujar Winarso kepada wartawan Senin (29/12).

Winarso menegaskan, KSPI DKI Jakarta telah menyiapkan dua langkah untuk merespons keputusan Gubernur Jakarta Pramono Anung soal UMP 2026.

"Langkah pertama adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini masih dibahas secara internal," ucapnya.

Baca juga:

UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang

Ia mengungkapkan, gelombang aksi unjuk rasa KSPI akan terus dilakukan hingga tuntutan buruh mendapatkan didengar. Dia menyebut, UMP DKI Jakarta yang direkomendasikan buruh didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Besaran KHL berada di kisaran Rp 5.800.000," jelasnya.

Lebih lanjut, Winarso mengatakan, sebelum UMP Jakarta ditetapkan Gubernur Pramono Anung pihaknya telah menyampaikan rekomendasi berdasarkan KHL.

Namun, Pramono mengambil jalan tengah dalam menentukan besaran kenaikan UMP 2026.

Baca juga:

Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan

Ia berharap, orang nomor satu di Jakarta mau mendengar apa yang diusulkan para buruh, bukan ditetapkan sepihak.

"Kami berharap keberpihakan pemerintah daerah lebih condong kepada buruh," tutupnya. (Asp).

#Buruh #Demo Buruh #UMP #Pramono Anung
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Siap Resmikan Wajah Baru Jalan Rasuna Said Jelang HUT ke-499 Jakarta
Pemprov DKI Jakarta akan meresmikan wajah baru Jalan Rasuna Said pada 21 Juni 2026. Penataan kawasan dilakukan dengan anggaran Rp 102 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pramono Siap Resmikan Wajah Baru Jalan Rasuna Said Jelang HUT ke-499 Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
Pramono Anung Tawarkan Investasi MRT dan TOD Jakarta kepada Singapura
Pramono Anung menawarkan peluang investasi kepada Singapura pada proyek MRT Jakarta Fase 3 dan 4 serta pengembangan kawasan TOD saat bertemu PM Lawrence Wong.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Pramono Anung Tawarkan Investasi MRT dan TOD Jakarta kepada Singapura
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Kawasan seluas 24.375 meter persegi atau sekitar 2,4 hektare itu akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Gubernur Pramono Bakal Bangun Kantor, Apartemen, dan Hotel di Eks BPSDM, tak Gunakan APBD
Indonesia
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Program gratis naik transportasi umum di Jakarta ini sebelumnya sudah mencakup kelompok seperti lansia, pelajar, ASN, TNI, Polri, hingga jurnalis.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Pramono telah memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan investigasi dan menindak tegas pelaku perusakan fasilitas publik tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Gubernur Pramono Minta Pelaku Vandalisme Dilarang Naik Transjakarta
Indonesia
Walkot Bekasi Telepon Minta Subsidi Transjabodetabek Jangan Dicabut, DKI 1 Tegaskan Tarif Tetap Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan subsidi Transjabodetabek tidak dicabut meski tarif akan naik.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Walkot Bekasi Telepon Minta Subsidi Transjabodetabek Jangan Dicabut, DKI 1 Tegaskan Tarif Tetap Naik
Indonesia
Pramono Ogah Berdebat Soal Pembagian Beban Dana Subsidi Transjabodetabek
Selama ini, wilayah sekeliling menganggap fasilitas angkutan umum lintas batas sekadar pemenuh hajat hidup warga Jakarta semata
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
Pramono Ogah Berdebat Soal Pembagian Beban Dana Subsidi Transjabodetabek
Indonesia
Kabel Lift JPO Lenteng Agung Dipotong Orang, Gubernur Minta Pelaku Dihukum Seumur Hidup
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku aksi vandalisme pemotongan kabel lift JPO Lenteng Agung.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Kabel Lift JPO Lenteng Agung Dipotong Orang, Gubernur Minta Pelaku Dihukum Seumur Hidup
Bagikan