Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendukung upaya penegakan hukum, dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang melibatkan oknum aparat dengan proses hukum yang seadil-adilnya.
Hal tersebut tertuang dalam rapat dengar pendapat Pansus Papua DPD RI dengan Kejagung RI membahas isu-isu terkait penyelesaian HAM di Papua, di Ruang Rapat Komite III, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (21/1).
Baca Juga:
“Rapat kerja kali ini bermaksud untuk mengetahui lebih jauh perspektif pemerintah dalam hal ini Kejagung terhadap persoalan-persoalan hukum dan HAM yang selama ini menjadi akar masalah berlarut-berlarutnya permasalahan di Tanah Papua,” kata Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma.
Lebih lanjut, Filep Wamafma meminta kepada Kejagung untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan kasus Mispo Dwijangge tersangka pelaku pembunuhan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Desember 2018 dipindahkan ke Jakarta Pusat untuk memastikan proses persidangan berlangsung transparan dan berkeadilan.
“Banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada kasus ini, dan jangan sampai si Mispo ini hanya menjadi tumbal, saya harap harus dicari solusi dan jalan terbaik dan negara harus memberikan jalan terbaik, termasuk peran Kejaksaan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Senator Papua Yorrys Raweyai yang sempat mendampingi Mispo pada kasusnya di persidangan baru-baru ini menuturkan,
“Kami berusaha membuat roadmap penyelesaian masalah HAM di Papua dengan pendekatan keadilan, kesejahteraan, dan kebudayaan. Saat ini kami membuat Forum Bersama DPR RI-DPD RI menangani masalah Papua, dan forum ini saya dipercayakan menjadi ketua, kami akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang taat hukum sembari mencari jalan keluar terbaik” ungkapnya.
Sementara itu, Senator Aceh Abdullah Puteh yang juga anggota pansus ini mengharapkan Kejagung harus menjadi penengah yang baik dalam upaya mengungkap permasalahan HAM yang terjadi di Papua.
“Kejagung diharapkan bisa mengambil peran dalam menengahi persoalan ini, agar tidak terjadi distorsi informasi di masyarakat. Masyarakat Papua mau penjelasan dan penyelesaian terhadap semua konflik yang terjadi,” tuturnya.
Baca Juga:
Perkuat Kelengkapan Lembaga, Akhmad Muqowam Resmi Jabat Wakil Ketua DPD RI
Pansus Papua DPD RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kejagung untuk berupaya maksimal menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, baik dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan juga berbagai kasus aktual yang terjadi seperti peristiwa persekusi rasial dan diskriminasi termasuk penangkapan sejumlah mahasiswa dalam aksi demontrasi beberapa waktu lalu.
“Pansus Papua DPD RI dukung terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang digagas Pemerintah sebagai upaya untuk penyelesaian pelanggaran HAM, juga Pansus Papua DPD RI meminta Kejaksaan Agung dan Komnas HAM untuk membentuk Tim Kerja Bersama untuk penyelesaian masalah hukum dan perlindungan HAM di Papua,” pungkas Filep Wamafma.(Pon)
Baca Juga:
Pemerintah Dukung Agar Kewenangan Baru DPD RI Segera Berjalan
