Soffi Amira
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah dan proses hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jubir KPK, Budi Prasetyo menyebutkan, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana agar penanganan perkara dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
KPK menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis.
kata Budi
Menurut Budi, KPK tidak akan melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang telah lebih dulu ditangani aparat penegak hukum lainnya.
Ia menjelaskan, fokus utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan optimal sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Baca juga:
BGN Mulai Ubah Data Penerima MBG, Fokus Kualitas Ketimbang Kuantitas
KPK Terus Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait
Dengan demikian, tujuan penegakan hukum berupa pengungkapan peristiwa pidana, pertanggungjawaban pihak yang terlibat, serta pemulihan kerugian negara dapat tercapai.
Sementara di sisi lain, Budi menegaskan bahwa peran KPK tidak hanya berada pada aspek penindakan. Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut juga telah melakukan kajian serta identifikasi terhadap berbagai potensi risiko korupsi dalam tata kelola program MBG.
Jadi, KPK akan terus memantau dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian yang telah disampaikan.
Baca juga:
KPK Buka Peluang Panggil Pansus Haji DPR dalam Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
"Bagi KPK, pemberantasan korupsi dikatakan paripurna ketika tidak hanya tuntas pada proses hukumnya, namun juga melalui penguatan sistem pencegahan agar potensi penyimpangan tidak kembali terjadi," ujar Budi.
Menurut dia, tindak lanjut terhadap rekomendasi perbaikan tata kelola menjadi bagian penting agar program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
KPK, lanjut Budi, akan terus mendukung upaya penegakan hukum dan pembenahan sistem tata kelola sebagai bagian dari komitmen bersama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas. (Pon)
