MerahPutih.com - Pemerintah buka suara mengenai keputusan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan yang akan mulai diterapkan pada 2028.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menaruh perhatian besar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dan akan melakukan perubahan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.
Namun, untuk 2027, Prasetyo menilai anggaran MBG tampaknya belum akan dipisah dari anggaran pendidikan. Hal itu lantaran penyusunan APBN 2027 telah dilakukan sebelum amar putusan MK dikeluarkan.
Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan rencana APBN tahun depan yang telah disepakati DPR dalam Sidang Nota Keuangan 2027 pada 14 Agustus 2026 mendatang.
"Secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
Baca juga:
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Pemerintah Review Anggaran Pendidikan
Prasetyo mengatakan pemerintah juga akan terus meninjau anggaran pendidikan untuk memastikan mandat anggaran pendidikan sebesar 20 persen tetap dapat diwujudkan.
Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatori 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani,
Mensesneg RI, Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, pemerintah selama ini telah menggelontorkan anggaran pendidikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui program perbaikan dan revitalisasi sekolah.
Pada 2026, jumlah sekolah yang mendapat perbaikan bahkan ditingkatkan dari target awal yang hanya belasan ribu menjadi puluhan ribu sekolah.
"Pemerintah memutuskan untuk menambah, ya menambah kurang lebih 60 ribu titik sekolah yang diperbaiki atau yang direnovasi untuk di tahun 2026," papar Prasetyo.
Baca juga:
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Anggaran MBG 2027 Masih Menjadi Perhatian
Dengan penyusunan APBN 2027 yang telah dilakukan sebelum putusan MK keluar, pemerintah melihat pemisahan anggaran MBG dan pendidikan belum akan diterapkan pada tahun depan.
Meski begitu, pemerintah menyatakan akan menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan putusan MK mulai 2028, sekaligus memastikan mandat anggaran pendidikan sebesar 20 persen tetap terpenuhi. (Knu)