DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan MBG, BGN Diminta Perkuat Pengawasan

Dapur SPPG Purwodiningratan, Jebres, satu-satunya yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) di Solo. (Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menilai informasi mengenai batas waktu konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang penting disampaikan kepada penerima manfaat.

Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mengetahui makanan tersebut sebaiknya dikonsumsi setelah berapa lama atau sebelum waktu tertentu.

Agar mereka jadi lebih berhati-hati, sambil produsennya juga lebih berhati-hati dalam distribusi dan lain sebagainya.

ujar Ledia, Kamis (13/8)

Menurut Ledia, hal tersebut menjadi penting terutama karena MBG merupakan makanan yang dimasak pada hari yang sama, kemudian didistribusikan kepada penerima manfaat.

Meski demikian, selain mewajibkan menyertakan informasi batas waktu konsumsi, menurut Ledia, BGN juga perlu terus memberikan pembinaan kepada dapur-dapur MBG.

Baca juga:

Makanan MBG Lewat 4 Jam Setelah Matang Jangan Dimakan, BGN Minta Semua Pihak Patuh

Penyimpanan hingga Pengolahan Pengaruhi Waktu Konsumsi MBG

Pembinaan tersebut mencakup pengetahuan mengenai tata penyimpanan, pengolahan, pengemasan, serta hal-hal yang dapat memengaruhi masa konsumsi makanan.

“Harus selalu ada upgrading-upgrading yang dilakukan oleh BGN terhadap dapur-dapur agar mereka juga punya pengetahuan yang berkembang tentang pengemasannya, tentang apa saja yang bisa memperpendek usia barang-barang itu untuk dikonsumsi,” kata Ledia.

Menurutnya, pengetahuan tersebut tidak seharusnya hanya berdasarkan pengalaman masing-masing dapur.

BGN perlu memberikan penjelasan dan edukasi agar dapur-dapur MBG memahami hal-hal yang berkaitan dengan keamanan makanan.

Baca juga:

Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah Mulai 2028, Pemerintah Buka Suara

“Jangan disuruh berdiri sendiri, disuruh jalan sendiri secara pengetahuan sendiri. Harus diberikan dulu edukasi." tambah Ledia

Menurutnya, mereka harus menjalankan fungsi kontrol dengan baik, termasuk melakukan pengecekan dan memastikan proses di dapur berjalan sebagaimana mestinya.

“Mereka bukan cuma nama. Mereka harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Mereka juga harus kontrol, mereka harus mengecek dan memastikan,” tegas Ledia.

DPR Minta Label Batas Waktu Konsumsi MBG Bukan Formalitas

Pengawasan tersebut, lanjut Ledia, perlu dilakukan mulai dari pemilihan bahan, pembelian, penyimpanan hingga proses pengolahan makanan.

Kemudian, pemasangan label batas waktu konsumsi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga disertai dengan kepastian bahwa makanan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui proses yang diperhatikan keamanannya.

Jadi ketika ada pemasangan labelnya itu bukan sekadar yang penting sudah dipasang, tapi bagaimana memastikan produknya sendiri juga sudah aman.

“Itu yang penting,” pungkas dia. (knu)

#Makan Bergizi Gratis #Komisi X DPR #Badan Gizi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Dapur-dapur tersebut menjadi bagian dari sistem penyediaan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
MBG Jangkau 58 Juta Orang, Ribuan Dapur Malah sudah Tutup
Indonesia
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN kini sudah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG. Alasannya karena SPPG tersebut tidak memenuhi syarat higiene.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Lebih dari 2.000 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Dana operasional sebesar Rp 3.000 menggunakan mekanisme at cost, yakni berdasarkan biaya yang dikeluarkan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Biaya Operasional MBG Dibatasi Rp 3.000 per Porsi, BGN Ungkap Jaminan Kualitasnya
Indonesia
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
BGN membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orangtua siswa, petugas posyandu, dan guru.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Masyarakat Bisa Lihat Langsung Proses Masak MBG
Indonesia
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Efisiensi tersebut dilakukan melalui penataan penggunaan anggaran, evaluasi biaya operasional dapur, serta penguatan pengawasan keuangan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Klaim Efisiensi Anggaran MBG Capai Rp 44 Triliun dalam 100 Hari
Indonesia
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Salah satu bentuk pelibatan pemerintah daerah yakni inspeksi terhadap operasional SPPG.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Mendagri Keluarkan SE, Kepala Daerah Bantu Awasi Program MBG
Indonesia
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
BGN menghentikan operasional 6.100 dapur MBG karena laporan penggunaan dana harian belum dipenuhi. Sudaryono menegaskan persoalannya bukan kekurangan anggaran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG, Pengelola Belum Laporkan Dana Harian
Indonesia
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
BGN mulai menerapkan MBG prasmanan. Sebanyak 10 ribu SPPG ditargetkan rampung hingga akhir 2026.
Soffi Amira - Kamis, 29 Oktober 2026
MBG Bakal Pakai Sistem Prasmanan, BGN Targetkan 10 Ribu SPPG hingga Akhir 2026
Indonesia
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Sudaryono mengungkapkan kasus keracunan di Bogor disebabkan pembelian bahan makanan jadi.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kepala SPPG di Cirebon dan Bogor Dipecat Imbas Keracunan Siswa
Bagikan