Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Agustus 2020
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Cili

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah lama tak melaksanakan kegiatan di gedung DPRD DKI Jakarta karena ada dewan dan staf terpapar corona. Hari ini sejumlah Dewan Parlemen Kebon sirih menggelar rapat.

Rapat kali ini bukan membahas mengenai persoalan COVID-19 melainkan terkait penanganan banjir ibu kota yang beberapa bulan ke depan ini DKI akan memasuki musim penghujan.

Baca Juga

Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Hari ini Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD membahas tentang penuntasan masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta tiap tahunnya. Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

Ketua Pansus Banjir DPRD, Zita Anjani menuturkan, inventarisasi masalah akan diambil dari pengaduan warga saat seluruh jajaran DPRD melaksanakan reses ke dapil masing-masing.

Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Kita minta anggota fraksi supaya berkoordinasi dengan anggota fraksi supaya semua laporan-laporan itu masuk akan kita rapatkan kembali,” kata Zita di Jakarta, Selasa (25/8).

Setelah proses inventarisasi dilakukan, lanjut Zita, pihaknya akan segera menggelar sejumlah rapat kerja fisik secara marathon dengan SKPD terkait penanganan banjir. Seperti, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Lingkungan Hidup (LH).

“Nanti kita akan lebih detail lagi saat rapat dan semua laporan yang masuk akan kita buat rangkuman nya. Jadi apa saja masalah yang betul-betul dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Baca Juga

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Tak hanya itu, pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti hasil inventarisasi persoalan banjir dengan peninjauan ke sejumlah titik yang selama ini berpotensi menjadi titik banjir di Jakarta.

“Jadi laporan tersebut kita tahu dan kita lihat langsung di lapangan, nanti pokok-pokok permasalahan itu yang akan kita gali, solusinya dalam bentuk rekomendasi. Saya rasa (penuntasan banjir) juga ditunggu oleh warga Jakarta, rekomendasi dari wakil mereka (DPRD) kepada eksekutif,” tutupnya. (Asp)

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan