Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Agustus 2020
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Cili

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah lama tak melaksanakan kegiatan di gedung DPRD DKI Jakarta karena ada dewan dan staf terpapar corona. Hari ini sejumlah Dewan Parlemen Kebon sirih menggelar rapat.

Rapat kali ini bukan membahas mengenai persoalan COVID-19 melainkan terkait penanganan banjir ibu kota yang beberapa bulan ke depan ini DKI akan memasuki musim penghujan.

Baca Juga

Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Hari ini Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD membahas tentang penuntasan masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta tiap tahunnya. Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

Ketua Pansus Banjir DPRD, Zita Anjani menuturkan, inventarisasi masalah akan diambil dari pengaduan warga saat seluruh jajaran DPRD melaksanakan reses ke dapil masing-masing.

Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Kita minta anggota fraksi supaya berkoordinasi dengan anggota fraksi supaya semua laporan-laporan itu masuk akan kita rapatkan kembali,” kata Zita di Jakarta, Selasa (25/8).

Setelah proses inventarisasi dilakukan, lanjut Zita, pihaknya akan segera menggelar sejumlah rapat kerja fisik secara marathon dengan SKPD terkait penanganan banjir. Seperti, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Lingkungan Hidup (LH).

“Nanti kita akan lebih detail lagi saat rapat dan semua laporan yang masuk akan kita buat rangkuman nya. Jadi apa saja masalah yang betul-betul dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Baca Juga

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Tak hanya itu, pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti hasil inventarisasi persoalan banjir dengan peninjauan ke sejumlah titik yang selama ini berpotensi menjadi titik banjir di Jakarta.

“Jadi laporan tersebut kita tahu dan kita lihat langsung di lapangan, nanti pokok-pokok permasalahan itu yang akan kita gali, solusinya dalam bentuk rekomendasi. Saya rasa (penuntasan banjir) juga ditunggu oleh warga Jakarta, rekomendasi dari wakil mereka (DPRD) kepada eksekutif,” tutupnya. (Asp)

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Bagikan