Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Agustus 2020
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Petugas membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta. Banjir yang mencapai 2 meter dan merendam ratusan rumah warga tersebut akibat luapan air dari Sungai Cili

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah lama tak melaksanakan kegiatan di gedung DPRD DKI Jakarta karena ada dewan dan staf terpapar corona. Hari ini sejumlah Dewan Parlemen Kebon sirih menggelar rapat.

Rapat kali ini bukan membahas mengenai persoalan COVID-19 melainkan terkait penanganan banjir ibu kota yang beberapa bulan ke depan ini DKI akan memasuki musim penghujan.

Baca Juga

Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim

Hari ini Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD membahas tentang penuntasan masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta tiap tahunnya. Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

Ketua Pansus Banjir DPRD, Zita Anjani menuturkan, inventarisasi masalah akan diambil dari pengaduan warga saat seluruh jajaran DPRD melaksanakan reses ke dapil masing-masing.

Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Petugas Tagana melihat tingkat ketinggian air sungai Ciliwung di pos pemantauan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat, Senin (5/2). Menurut petugas, akibat curah hujan yang tinggi sejak Minggu (4/2), menyebabkan ketinggian air di pos pemantauan Jembatan Panus berada pada posisi 380 cm atau dinyatakan Siaga 1 banjir dan berpotensi menimbulkan banjir di daerah sekitar bantaran sungai Ciliwung di Depok dan Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

"Kita minta anggota fraksi supaya berkoordinasi dengan anggota fraksi supaya semua laporan-laporan itu masuk akan kita rapatkan kembali,” kata Zita di Jakarta, Selasa (25/8).

Setelah proses inventarisasi dilakukan, lanjut Zita, pihaknya akan segera menggelar sejumlah rapat kerja fisik secara marathon dengan SKPD terkait penanganan banjir. Seperti, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Lingkungan Hidup (LH).

“Nanti kita akan lebih detail lagi saat rapat dan semua laporan yang masuk akan kita buat rangkuman nya. Jadi apa saja masalah yang betul-betul dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Baca Juga

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Tak hanya itu, pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti hasil inventarisasi persoalan banjir dengan peninjauan ke sejumlah titik yang selama ini berpotensi menjadi titik banjir di Jakarta.

“Jadi laporan tersebut kita tahu dan kita lihat langsung di lapangan, nanti pokok-pokok permasalahan itu yang akan kita gali, solusinya dalam bentuk rekomendasi. Saya rasa (penuntasan banjir) juga ditunggu oleh warga Jakarta, rekomendasi dari wakil mereka (DPRD) kepada eksekutif,” tutupnya. (Asp)

#Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan