Andika Pratama
MerahPutih.com - Setelah lama tak melaksanakan kegiatan di gedung DPRD DKI Jakarta karena ada dewan dan staf terpapar corona. Hari ini sejumlah Dewan Parlemen Kebon sirih menggelar rapat.
Rapat kali ini bukan membahas mengenai persoalan COVID-19 melainkan terkait penanganan banjir ibu kota yang beberapa bulan ke depan ini DKI akan memasuki musim penghujan.
Baca Juga
Anak Buah Anies yang Meninggal Diklaim Tak Terpapar COVID-19 Saat Rapim
Hari ini Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD membahas tentang penuntasan masalah banjir yang kerap menghantui Jakarta tiap tahunnya. Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.
Ketua Pansus Banjir DPRD, Zita Anjani menuturkan, inventarisasi masalah akan diambil dari pengaduan warga saat seluruh jajaran DPRD melaksanakan reses ke dapil masing-masing.
"Kita minta anggota fraksi supaya berkoordinasi dengan anggota fraksi supaya semua laporan-laporan itu masuk akan kita rapatkan kembali,” kata Zita di Jakarta, Selasa (25/8).
Setelah proses inventarisasi dilakukan, lanjut Zita, pihaknya akan segera menggelar sejumlah rapat kerja fisik secara marathon dengan SKPD terkait penanganan banjir. Seperti, Asisten Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Lingkungan Hidup (LH).
“Nanti kita akan lebih detail lagi saat rapat dan semua laporan yang masuk akan kita buat rangkuman nya. Jadi apa saja masalah yang betul-betul dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.
Baca Juga
Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta
Tak hanya itu, pihaknya juga akan langsung menindaklanjuti hasil inventarisasi persoalan banjir dengan peninjauan ke sejumlah titik yang selama ini berpotensi menjadi titik banjir di Jakarta.
“Jadi laporan tersebut kita tahu dan kita lihat langsung di lapangan, nanti pokok-pokok permasalahan itu yang akan kita gali, solusinya dalam bentuk rekomendasi. Saya rasa (penuntasan banjir) juga ditunggu oleh warga Jakarta, rekomendasi dari wakil mereka (DPRD) kepada eksekutif,” tutupnya. (Asp)
