Ombudsman Minta Anies Kaji Ulang Kebijakan Pengurangan Layanan Transportasi Umum

MerahPutih.Com - Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemprov DKI untuk segera melakukan evaluasi terhadap pengurangan layanan moda transportasi umum di Jakarta seperti TransJakarta, MRT dan LRT.

"Ombudsman menemukan antrian yang panjang di Stasiun MRT Lebak Bulus, dan beberapa halte TransJakarta seperti Ragunan, dan Puribeta 2 Ciledug," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho di Jakarta, Senin (16/3).

Baca Juga:

Corona Merebak, Anies Imbau Perusahaan di DKI Hentikan Kegiatan

Teguh mengatakan Ombudsman mengapreasi positif upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemprop DKI dalam pencegangan dan penanganan Covid-19 di Jakarta.

“Ada banyak tindakan terukur yang sudah dilakukan oleh Pemprop DKI, mulai dari call centre 112, penyediaan anggaran yang memadai, Ingub penanganan Covid-19, modeling peta sebaran penderita Covid-19, penutupan tempat rekreasi sampai instruksi belajar di rumah bagi para siswa,” tutur Teguh.

Namun khusus untuk modifikasi layanan TransJakarta, MRT dan LRT Ombudsman menilai kebutuhannya bertolak belakang dengan kebijakan tersebut.

Teguh juga mengaku, bila pihaknya telah melakukan sidak ke stasiun MRT, Commuter Line, Rail Link, LRT dan TransJakarta, pada hari Kamis (12/3) lalu dan menemukan belum seluruh penyelenggara transportasi publik menerapkan indikator pencegahan virus corona yang baik.

Ombudsman mencatat ada 8 indikator penting penanganan Covid-19 di transportasi publik yaitu; pengukuran suhu tubuh, penyediaan hand sanitizer, ketersediaan fasilitas kesehatan, petugas fasilitas kesehatan, petunjuk arah yang jelas ke fasilitas kesehatan, media edukasi Covid-19, masker bagi para front liner layanan transportasi public dan SOP penanganan.

Baca Juga:

Dinyatakan Sembuh, Mantan Pasien Penderita Corona Puji Kinerja Para Tenaga Medis

Menurut Teguh, penumpukan penumpang malah meningkatkan resiko penularan Covid-19 di tempat umum, tidak seperti mitigasi kebencanaan seperi yang diharapkan Pemprop DKI.

Menurut Ombudsman, kebutuhan penambahan jumlah armada justru lebih besar lagi di Trans Jakarta.

"Berdasarkan temuan kami sewaktu sidak hari Kamis lalu, TransJakarta bersama Rail Link (kereta Bandara) yang paling tidak siap dengan pengelolaan penyebaran virus Covid-19 di fasilitas mereka," pungkas Teguh.(Asp)

Baca Juga:

Pasca Warga Solo Meninggal Positif Corona, 62 Orang Dikarantina Mandiri