Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan penyediaan lahan makam di dalam kota sebelum menjalin kerja sama dengan daerah penyangga untuk menyiapkan opsi tempat pemakaman umum (TPU) tambahan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menekankan bahwa persiapan lahan di dalam kota harus diutamakan karena ini merupakan kepentingan jangka panjang bagi warga Jakarta.

Meskipun demikian, Pramono juga meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mempersiapkan kerja sama pengadaan makam dengan daerah penyangga.

Baca juga:

Sebanyak 69 Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Penuh Pemprov DKI Siapkan Strategi

Pramono mengakui bahwa lahan pemakaman di Ibu Kota saat ini sudah tidak memadai.

"Memang nggak mungkin Jakarta dengan penduduk 11 juta orang, 80 TPU sudah nggak mungkinlah, perlu penambahan. Dan kami mulai melakukan untuk itu, baik yang di dalam Jakarta maupun di luar Jakarta kami persiapkan," ujar Pramono.

Kajian Opsi Kerja Sama Daerah

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan akan mempertimbangkan usulan terkait kerja sama dengan daerah mitra sebagai solusi untuk keterbatasan lahan pemakaman. Kepala Distamhut Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, menyebut usulan tersebut siap dikaji.

"Ada (usulan soal kerja sama daerah). Rencana sudah ada. Nanti kita perlu kaji kembali ya. Mungkin kalau bisa kerja sama dengan daerah kita bisa tetapkan TPU di luar Jakarta," jelas dia.

Baca juga:

Cuaca Eksrem Bikin 12 Jenazah Terdampak Robohnya Pembatas TPU Jeruk Purut

Rencana TPU Baru dan Tantangan Penolakan Warga

Di sisi lain, Fajar juga mengungkapkan bahwa Jakarta sendiri sudah memiliki lahan yang direncanakan untuk TPU baru, yaitu di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, dengan luas 66 hektare.

Namun, ia mengakui Pemprov Jakarta sering menghadapi kendala penolakan dari warga ketika hendak membuat TPU baru.

Ia menambahkan bahwa perluasan makam tidak menjadi masalah asalkan kawasan pemukiman warga tersebut bersebelahan langsung (menempel) dengan area TPU yang sudah ada.