Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Mei 2021
Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman wilayah Jawa Tengah mencatat, sepanjang tahun 2021, telah menerima sebanyak 220 aduan dari masyarakat. Dari ratusan aduan tersebut, terbanyak terkait BPJS Kesehatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengemukakan, layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak masuk di Ombudsman wilayah Jawa Tengah. Bahkan, aduan semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19.

"Ada sebanyak 220 aduan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Jawa Tengah sepanjang tahun ini," kata Farida saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5).

Baca Juga:

Data Peserta BPJS Kesehatan Bocor, Menko PMK Minta Warga Tidak Khawatir

Dikatakannya, masalah yang kerap dikeluhkan dari BPJS Kesehatan adalah soal layanan gratis, tetapi tidak bisa diakses.

"Masyarakat mungkin ingin mengakses layanan gratis dibuka seluas-luasnya. Tetapi jika tidak bisa diakses, pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan," kata dia.

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ia mengaku, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, pihaknya merespons dengan cepat.

"Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah kami lakukan dengan melakukan supervisi. Ada beberapa laporan yang langsung kita proses untuk segera diselesaikan," terang dia.

Ombudsman, lanjut dia, juga sedang melakukan respons cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan. Selain itu, juga ada aduan masuk soal bansos.

"Kami juga terima aduan soal di sejumlah kabupaten Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa," katanya.

Baca Juga:

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, selama masa pandemi ini, masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non-laporan.

Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini, laporan masyarakat yang langsung ke kantor mengalami penurunan.

"Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, e-mail atau media sosial, hingga telepon. Kami tindak lanjuti semua," katanya

Bobby menambahkan, ada penurunan aduan pada 2020, tapi di 2021 ada kenaikan. Kenakan dipicu setelah ada layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat pengaduan yang mudah dijangkau. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis

#Ombudsman #BPJS Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Bekas ketua Ombudsman Hery Susanto diberhentikan tidak dengan hormat oleh majelis etik pada 8 Juni 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Nuzran Joher Ditunjuk Jadi Ketua Ombudsman Gantikan Hery Susanto Yang Terjerat Kasus Korupsi
Indonesia
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Etika profesional tidak berhenti ketika jam kerja selesai, tetapi juga perlu tercermin dalam perilaku tenaga kesehatan di ruang digital.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
BPJS Kesehatan menegaskan tidak ada kebijakan penggantian atau reimburse biaya transportasi pasien rujukan. Simak klarifikasi resmi terkait informasi viral di Threads.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
Indonesia
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Tak hanya “John Lennon”, terdakwa Hery juga menggunakan nama samaran lain seperti Hery HMI, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas, Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, serta Tolkeyem MM.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
John Lennon Nama Samaran Eks Ketua Ombudsman Saat Terima Suap Rp 4,8 M
Indonesia
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI) periode 2026, Hery Susanto, resmi didakwa menerima suap senilai Rp 4,85 miliar berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Rp 4,8 M dan Hadiah Rumah, Ini Detailnya!
Indonesia
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat sedang menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Hadapi Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Bagikan