Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 28 Mei 2021
Ombudsman Jateng Terima 220 Aduan Sepanjang 2021, Terbanyak Soal BPJS Kesehatan

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ombudsman wilayah Jawa Tengah mencatat, sepanjang tahun 2021, telah menerima sebanyak 220 aduan dari masyarakat. Dari ratusan aduan tersebut, terbanyak terkait BPJS Kesehatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengemukakan, layanan kesehatan merupakan salah satunya yang menjadi laporan paling banyak masuk di Ombudsman wilayah Jawa Tengah. Bahkan, aduan semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19.

"Ada sebanyak 220 aduan dari masyarakat yang masuk ke Ombudsman Jawa Tengah sepanjang tahun ini," kata Farida saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5).

Baca Juga:

Data Peserta BPJS Kesehatan Bocor, Menko PMK Minta Warga Tidak Khawatir

Dikatakannya, masalah yang kerap dikeluhkan dari BPJS Kesehatan adalah soal layanan gratis, tetapi tidak bisa diakses.

"Masyarakat mungkin ingin mengakses layanan gratis dibuka seluas-luasnya. Tetapi jika tidak bisa diakses, pastinya akan menjadi masalah, terutama BPJS Kesehatan," kata dia.

Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mall Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)
Ombudsman Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (MP/Ismail)

Ia mengaku, karena ini menyangkut keselamatan jiwa, pihaknya merespons dengan cepat.

"Upaya penyelesaian laporan-laporan tersebut pun sudah kami lakukan dengan melakukan supervisi. Ada beberapa laporan yang langsung kita proses untuk segera diselesaikan," terang dia.

Ombudsman, lanjut dia, juga sedang melakukan respons cepat untuk infrastruktur, pelayanan PLN, dan juga pelayanan pengairan. Selain itu, juga ada aduan masuk soal bansos.

"Kami juga terima aduan soal di sejumlah kabupaten Jawa Tengah terkait seleksi perangkat desa," katanya.

Baca Juga:

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, selama masa pandemi ini, masyarakat banyak mengirim laporan melalui surat atau media sosial serta konsultasi non-laporan.

Bobby menegaskan, pada masa pandemi ini, laporan masyarakat yang langsung ke kantor mengalami penurunan.

"Masyarakat lebih memilih memberikan laporan melalui surat, e-mail atau media sosial, hingga telepon. Kami tindak lanjuti semua," katanya

Bobby menambahkan, ada penurunan aduan pada 2020, tapi di 2021 ada kenaikan. Kenakan dipicu setelah ada layanan jemput bola untuk memudahkan masyarakat melapor, seperti membuka tempat-tempat pengaduan yang mudah dijangkau. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Data Peserta Diduga Bocor, BPJS Kesehatan Ngaku Telah Lakukan Pengamanan Berlapis

#Ombudsman #BPJS Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Ombudsman RI menemukan temuan terkait penyelenggaraan MBG di 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap hasil kajian dan rekomendasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Ombudsman Temukan Masalah MBG di 34 Provinsi, BGN Buka Diri untuk Evaluasi
Indonesia
Buntut Rumah Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Pengunduran diri Mashudi dari jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersangkutan
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Buntut Rumah  Mewah Napi di Cibinong, Dirjen Pemasyarakatan Mundur
Berita Foto
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Mandenas Permenas Menunjukkan botol alkohol saat inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 30 September 2026
Komisi XIII DPR RI Sidak Temuan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor
Indonesia
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Pada rentang waktu yang sama, katanya, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Dalam Satu Dekade 172,3 Juta Kasus Penyakit Jantung Pakai BPJS Kesehatan, Biaya Capai Rp 100 Triliun
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Indonesia
Presiden Prabowo Perintahkan Persingkat Antrean Layanan BPJS
Selain itu tidak boleh ada lagi diskriminasi pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dan pasien non-BPJS.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Persingkat Antrean Layanan BPJS
Indonesia
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Prabowo meminta layanan BPJS ditingkatkan, termasuk memangkas antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Prabowo Setujui Dana Rp 20 Triliun untuk BPJS, Layanan Rumah Sakit Disorot
Indonesia
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Sejumlah barang mendadak hilang ketika Menteri Imipas Agus Andrianto melakukan peninjauan dua hari setelah inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman.
Yusuf Abdillah - Senin, 28 September 2026
Momen Anggota DPR Cecar Kalapas Cibinong soal AC dan Sofa yang Mendadak Lenyap
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan
Setiap bulan BPJS Kesehatan mengumpulkan iuran sekitar Rp 14 triliun per bulan. Namun, di saat yang sama harus mengeluarkan Rp 16 triliun per bulan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Bagikan