Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar
Petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta (Change.org)
Merahputih.com - Muncul petisi tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Petisi ini mulai tersebar di masyarakat Jumat 4 Desember 2021 di laman Change.org.
Baca Juga
Petisi dibuat seorang bernama Andy Budiman. Dalam keterangannya, Andy dengan tegas tidak rela kenaikan RKT yang angkanya fantastik.
Warga Jakarta keberatan uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah DKI dipakai untuk memperkaya diri para Legislator Kebon Sirih. Apalah saat ini masa pandemi COVID-19.
"Para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan," ungkap dia.
Menurut dia, angka sebesar Rp888 miliar tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini. Menurutnya, APBD adalah uang rakyat. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat masyarakat.
"Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tuturnya.
Atas dasar itu, Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan.
Baca Juga
Adapun sudah ada 33 penandatangan atau menyetujui petisi tolak kenaikan RKT DPRD DKI, pada 3 Desember 2020 kemarin.
Hingga pukul 10.03 WIB sudah sebanyak 47 orang yang telah menandatangani petisi gagalkan kenaikan gaji DPRD DKI. Total petisi yang ditargetkan berjumlah 100 tanda tangan petisi. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov