Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 04 Desember 2020
Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta (Change.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Muncul petisi tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.

Petisi ini mulai tersebar di masyarakat Jumat 4 Desember 2021 di laman Change.org.

Baca Juga

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Petisi dibuat seorang bernama Andy Budiman. Dalam keterangannya, Andy dengan tegas tidak rela kenaikan RKT yang angkanya fantastik.

Warga Jakarta keberatan uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah DKI dipakai untuk memperkaya diri para Legislator Kebon Sirih. Apalah saat ini masa pandemi COVID-19.

"Para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan," ungkap dia.

Rapur
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Menurut dia, angka sebesar Rp888 miliar tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini. Menurutnya, APBD adalah uang rakyat. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat masyarakat.

"Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tuturnya.

Atas dasar itu, Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan.

Baca Juga

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Adapun sudah ada 33 penandatangan atau menyetujui petisi tolak kenaikan RKT DPRD DKI, pada 3 Desember 2020 kemarin.

Hingga pukul 10.03 WIB sudah sebanyak 47 orang yang telah menandatangani petisi gagalkan kenaikan gaji DPRD DKI. Total petisi yang ditargetkan berjumlah 100 tanda tangan petisi. (Asp)

#Gaji DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Tunjangan DPRD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Bagikan