Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 04 Desember 2020
Muncul Petisi Tolak Kenaikan RKT DPRD DKI Rp888 Miliar

Petisi penolakan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta (Change.org)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Muncul petisi tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.

Petisi ini mulai tersebar di masyarakat Jumat 4 Desember 2021 di laman Change.org.

Baca Juga

PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar

Petisi dibuat seorang bernama Andy Budiman. Dalam keterangannya, Andy dengan tegas tidak rela kenaikan RKT yang angkanya fantastik.

Warga Jakarta keberatan uang pajak yang dibayarkan ke pemerintah DKI dipakai untuk memperkaya diri para Legislator Kebon Sirih. Apalah saat ini masa pandemi COVID-19.

"Para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan," ungkap dia.

Rapur
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Menurut dia, angka sebesar Rp888 miliar tak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini. Menurutnya, APBD adalah uang rakyat. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat masyarakat.

"Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tuturnya.

Atas dasar itu, Andy menyatakan menolak keinginan DPRD DKI untuk menaikkan gaji dan tunjangan.

Baca Juga

PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Adapun sudah ada 33 penandatangan atau menyetujui petisi tolak kenaikan RKT DPRD DKI, pada 3 Desember 2020 kemarin.

Hingga pukul 10.03 WIB sudah sebanyak 47 orang yang telah menandatangani petisi gagalkan kenaikan gaji DPRD DKI. Total petisi yang ditargetkan berjumlah 100 tanda tangan petisi. (Asp)

#Gaji DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Tunjangan DPRD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Indonesia
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan mengusulkan KAI menyediakan satu gerbong dalam rangkaian kereta untuk para penumpang yang merokok.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Agustus 2025
Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta
Indonesia
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Jika disetujui, Pemprov DKI bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa S2 dan S3 melalui program KJMU.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD
Indonesia
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Mengalihfungsikan trotoar disebut tidak sejalan dengan upaya menciptakan kota yang ramah pejalan kaki.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
Bagikan