Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekuat tenaga menjegal rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Sukseskan penolakan itu, PSI pun mengajak fraksi-fraksi lain DPRD untuk bisa ikut berjuang menjegal peningkatan anggaran RKT yang angkanya melonjak drastis.
Baca Juga
"Kami tentu berharap ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap apakah menyetujui atau dengan tegas menolak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar saat diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).
Sebab, menurut dia, bila fraksi DPRD ramai-ramai menyampaikan penolakan rencana penambahan anggaran RKT 2021 pasti batal.
Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan, Michael berharap ada fraksi lain mengikuti jejak PSI.
"Kalau cukup partai menolak maka ini tidak akan lolos di paripurna," ungkap Michael.
Tapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT itu, maka peran Gubernur Anies Baswedan merupakan keputusan terakhir di pemerintahan DKI.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur. Kalaupun Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri di sana pun masih bisa berubah," terangnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. (Asp)
Baca Juga
