PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekuat tenaga menjegal rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Sukseskan penolakan itu, PSI pun mengajak fraksi-fraksi lain DPRD untuk bisa ikut berjuang menjegal peningkatan anggaran RKT yang angkanya melonjak drastis.
Baca Juga
"Kami tentu berharap ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap apakah menyetujui atau dengan tegas menolak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar saat diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).
Sebab, menurut dia, bila fraksi DPRD ramai-ramai menyampaikan penolakan rencana penambahan anggaran RKT 2021 pasti batal.
Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan, Michael berharap ada fraksi lain mengikuti jejak PSI.
"Kalau cukup partai menolak maka ini tidak akan lolos di paripurna," ungkap Michael.
Tapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT itu, maka peran Gubernur Anies Baswedan merupakan keputusan terakhir di pemerintahan DKI.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur. Kalaupun Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri di sana pun masih bisa berubah," terangnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum