PSI DKI Cari Teman Ajak Jegal RKT Rp888 Miliar


Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar saat memberikan makanan siap saji kepada warga yang terdampak COVID-19, di Jakarta. (ANTARA/HO-DPW PSI DKI Jakarta)
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekuat tenaga menjegal rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar.
Sukseskan penolakan itu, PSI pun mengajak fraksi-fraksi lain DPRD untuk bisa ikut berjuang menjegal peningkatan anggaran RKT yang angkanya melonjak drastis.
Baca Juga
"Kami tentu berharap ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap apakah menyetujui atau dengan tegas menolak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI PSI, Michael Victor Sianipar saat diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).
Sebab, menurut dia, bila fraksi DPRD ramai-ramai menyampaikan penolakan rencana penambahan anggaran RKT 2021 pasti batal.

Masih ada waktu pengesahan di Rapat Paripurna Senin (7/12) pekan depan, Michael berharap ada fraksi lain mengikuti jejak PSI.
"Kalau cukup partai menolak maka ini tidak akan lolos di paripurna," ungkap Michael.
Tapi, kalau nantinya banyak fraksi DPRD yang menyetujui kenaikan RKT itu, maka peran Gubernur Anies Baswedan merupakan keputusan terakhir di pemerintahan DKI.
"Karena untuk mengesahkan APBD itu perlu persetujuan DPRD artinya para fraksi parpol-parpol di sana dan juga Gubernur. Kalaupun Gubernur menyetujui nanti dibawa evaluasi ke Kemendagri di sana pun masih bisa berubah," terangnya.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota dewan DKI mengantongi mencapai Rp8.383.791.000 per tahun.
Angka kenaikan RKT itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak

DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci

RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun

Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi

Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda

PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok

Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan

DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan

DPRD DKI Protes Tarif Buggy Wisata Malam Ragunan Rp 250 Ribu, Minta Dikaji Ulang

Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!
