PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Desember 2020
PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar

Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021 Rp888 miliar masih berpolemik di dewan.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.

Baca Juga

Polemik PSI Tolak Kenaikan RKT, Buat Malu Fraksi Lain

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan mengungkapkan, sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan RKT yang angkanya drastis.

Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.

Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Angka itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.

"Supaya tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar August dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Meski pun fraksi lain kekeh untuk meningkatkan anggaran RKT, ucap August, Fraksi PSI nantinya akan dengan lantang menyuarakan pandangan tidak menyetujui dalam Rapat Paripurna (Rapur) APBD Tahun Anggaran 2021 pada Senin (7/12) pekan depan.

"Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapur itu lah hasil akhir bahwa kami menolak tidak setuju adanya kenaikan RKT," paparnya.

Pria Kelahiran Pematang Siantar, 25 Agustus 1969 ini menuturkan, ketegasan Fraksi PSI DKI menolak kenaikan RKT atas dorongan dari PSI DKI dan pusat. Memang, menurut dia, keputusan ini perlu diambil mengingat dalam masa pandemi, di mana warga kini masih dalam kesusahan.

"Kami selalu kembali merasa didukung oleh DPW maupun DPP dan selalu kami berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga

Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Bagikan