PSI DKI Klaim Tak Pernah Setujui Kenaikan RKT Rp888 Miliar


Anggota BK DPRD DKI fraksi PSI August Hamonangan Pasaribu (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PSI Justin di DPRD DKI, Jumat (29/11/2019). ANTARA/Livia Kristianti/pri.
MerahPutih.com - Kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2021 Rp888 miliar masih berpolemik di dewan.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas akan tetap menolak peningkatan RKT meskipun fraksi lain setuju.
Baca Juga
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan mengungkapkan, sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan RKT yang angkanya drastis.
Dalam rancangan APBD DKI tahun 2021, anggaran RKT dalam satu tahun tertera sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 Anggota DPRD DKI dari seluruh fraksi, maka tiap anggota DPRD mencapai Rp8.383.791.000. Angka itu melonjak dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun.
"Supaya tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut," ujar August dalam diskusi virtual yang digelar PSI, Kamis (3/12).

Meski pun fraksi lain kekeh untuk meningkatkan anggaran RKT, ucap August, Fraksi PSI nantinya akan dengan lantang menyuarakan pandangan tidak menyetujui dalam Rapat Paripurna (Rapur) APBD Tahun Anggaran 2021 pada Senin (7/12) pekan depan.
"Kembali kami tegaskan bahwa di pandangan umum rapur itu lah hasil akhir bahwa kami menolak tidak setuju adanya kenaikan RKT," paparnya.
Pria Kelahiran Pematang Siantar, 25 Agustus 1969 ini menuturkan, ketegasan Fraksi PSI DKI menolak kenaikan RKT atas dorongan dari PSI DKI dan pusat. Memang, menurut dia, keputusan ini perlu diambil mengingat dalam masa pandemi, di mana warga kini masih dalam kesusahan.
"Kami selalu kembali merasa didukung oleh DPW maupun DPP dan selalu kami berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta," ungkapnya. (Asp)
Baca Juga
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
