Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp888 miliar menjadi polemik di pusaran legislator Kebon Sirih.
Pangkalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI menginstruksikan untuk menolak kenaikan RKT itu. Mereka sebut hal itu sebagai kenaikan gaji DPRD dalam satu tahun.
Fraksi lain menilai, sejak awal partai yang dikomandoi Grace Natalie telah menyetujui dan tanda tangan. Terlihat jelas Anggara Wicitra Sastroamidjojo telah membubuhkan tanda tangan rencana kenaikan RKT pada 16 November 2020.
Baca Juga:
Pada Senin, 30 November, PSI DKI menolak adanya rencana peningkatan RKT di 2021.
Dalam APBD tahun 2021, tertulis RKT sebesar Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika angka itu dibagi dengan 106, jadi tiap anggota DPRD mencapai Rp8,3 miliar.
PSI berdalih, tidak elok hak-hak anggota dewan DKI mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19. Banyak orang kini sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Angka dalam APBD 2021 tersebut melonjak drastis dibandingkan APBD 2020 yang hanya Rp152 miliar per tahun.
Penolakan RKT tersebut membuat sebagian anggota DPRD lain geram. Dewan menganggap PSI tengah mengambil simpati warga dan membuat pencitraan, tapi hal ini malah merusak nama baik anggota Parlemen Kebon Sirih.
Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) M Taufik kecewa dengan tingkah PSI yang dianggap merusak institusi DPRD.
Betapa tidak, di saat rapat mereka setuju, namun setelah usai pembahasan berkoar-koar ke media. Bahwa mereka tidak setuju dengan keputusan itu.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar," tegas M Taufik.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan, kenaikan RKT tahun 2021 menjadi Rp888 miliar merupakan nilai yang wajar. Angka ratusan miliar ini nantinya akan digunakan DPRD untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Pada hakikatnya, legislator DKI memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
Baco pun menganggap PSI telah membohongi rakyat. Lantaran Anggara Wicitra Sastroamidjojo setuju dan tanda tangan saat rapat, tapi setelah pembahasan malah menginstruksikan penolakan.
"Yang tidak wajar adalah yang dilakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD," terang Baco.
Baca Juga:
Ketika persoalan ini ramai di publik. Tersebar video anggota DPRD Fraksi PSI tengah mengklarifikasi. Video itu salah satunya diunggah akun Twitter @Wisnu_asif.
Terpampang di video itu dua anggota Fraksi PSI, Viani Limardi dan Wiliam Aditya Sarana. Mereka mengaku sangat sedih lantaran ada perbedaan pandangan di fraksinya.
"Beberapa anggota fraksi kami, juga sangat terpukul, merasa sangat dikhianati, merasa sangat dibohongi dan merasa sangat dilecehkan dengan langkah yang diambil oleh fraksi," ujar Viani dalam video berdurasi 2:20 pada Rabu (2/12).
Sebagai satu kesatuan dalam fraksi, ia menyadari kalau dirinya tidak bisa bicara perorangan. Sehingga, langkah apa pun yang sudah diambil fraksi akan ia terima.
William pun merasa malu karena ternyata fraksinya membuat kebijakan lain di luar yang disuarakan. Saking malunya, ia tidak mau berjumpa dengan anggota komisi DPRD lainnya.
Dalam permasalahan kenaikan RKT ini, anggota Komisi A DPRD ini mengaku terjepit. Komisi setuju dengan peningkatan RKT tapi di partai, ia harus menolak rencana ini.
"Mau ditaruh di mana muka saya. Satu sisi saya takut dengan partai, saya anggota partai, saya anggota Komisi A," tegas Wiliam. (Asp)
Baca Juga:
