Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta geram dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp888.681.846.000.
"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat," anggota Banggar DPRD DKI, Basri Baco di Jakarta, Selasa (1/12).
Baca Juga
M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar
Baco berpendapat, bila PSI menolak kenapa tidak sejak awal saja kenaikan RKT Rp888 miliar. Tapi pada rapat pembahasan RTK APBD 2021 itu Fraksi PSI DPRD setuju dan sudah tanda tangan.
"Mereka sebenar nya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau RKT. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-seolah menolak agar dapat simpati masyarakat," tuturnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI ini menilai bila penolakan PSI merupakan perbuatan tercela dan kejam, serta tidak beretika.
"Apa lagi info dan data yang mereka sajikan buat publik juga berita bohong dan info salah provokatif demi mencari sensasi sesaat," tegasnya.
Kembali Baco tegaskan, bahwa gaji Dewan Parlemen Kebon Sirih tidak naik dalam APBD 2021. RTK Rp888 miliar itu sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan.
Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Yang naik itu tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturan nya. Tidam bisa seenaknya kita naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuainan itu yang kita naikkan," ungkapnya.
Seperti diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.
Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael. (Asp)
Baca Juga
