Golkar Sebut PSI Bohongi Rakyat dan Lecehkan DPRD DKI
Anggota DPRD DKI Fraksi Golkar Basri Baco. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Basri Baco menyebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membohongi rakyat. Hal itu terungkap saat PSI menolak usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.
Menurut Baco, anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo setuju dan tanda tangan saat rapat, tapi setelah pembahasan PSI malah menginstruksikan penolakan kenaikan RKT itu.
Baca Juga
Gaji dan Tunjangan Politisi DKI Naik Jadi Rp173 juta, Ini Alasan Fraksi Golkar
"Yang tidak wajar adalah yang dilakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan Institusi DPRD," terang Baco.
Baco tegaskan, RTK Rp888 miliar itu sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan, bukan hanya gaji. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Fraksi Golkar DPRD ini menuturkan, kenaikan RKT dilakukan karena legislator juga akan memperbanyak kegiatan sosialisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat. DPRD memiliki kewajiban menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).
"Dewan juga masyarakat yang punya konstituen ribuan yang perlu di perhatikan dan layani," tutupnya.
Seperti diketahui, PSI mendesak seluruh anggota DPRD dari partainya untuk menolak rancangan kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih menjadi Rp888 miliar.
Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar pada Senin (30/11) kemarin.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini (RKT). Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” tegas Michael. (Asp)
Baca Juga
M Taufik: PSI Setuju dan Ikut Tanda Tangan Anggaran RKT Rp888 Miliar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum