Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 05 April 2022
Mendagri Tegaskan Tidak Ada Deklarasi Jokowi 3 Periode di Acara APDESI

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA/HO-Kemendagri)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjawab permintaan klarifikasi dari para legislator Senayan terkait langkah Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APDESI) yang mendeklarasikan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.

Tito menegaskan, tidak ada deklarasi Jokowi 3 periode di acara Silatnas Apdesi pada Selasa, 29 Maret 2022 di Istora, Jakarta. Dia mengklaim yang terjadi hanya spontanitas yang dilakukan peserta Silatnas di luar acara resmi.

"Tidak ada deklarasi, hanya spontanitas ketika Pak Jokowi masuk mobil (pulang)," kata Tito dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Baca Juga:

Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode

Menurut Tito, tidak menjadi masalah kalau mereka menyampaikan aspirasi. Di negera demokrasi hal tersebut wajar-wajar saja dan dirinya mengaku tidak bisa melarang APDESI untuk menyampaikan aspirasi.

"Jadi kalau mereka lakukan kegiatan berbau politik di luar masa kampanye saya tidak mempunyai kewenangan di sana karena tidak diatur di undang-undang, orang boleh sampaikan pendapat," ujarnya.

Baca Juga:

APDESI Kubu Surta Wijaya Klaim Punya SKT Kemendagri

Sebelumnya, dalam raker tersebut, sejumlah anggota Komisi II meminta klarifikasi dari Tito soal acara Silatnas Apdesi disebut terdapat deklarasi Jokowi 3 periode.

Komisi II juga meminta agar Tito bisa melarang para kepala desa untuk terlibat aktif dalam politik termasuk deklarasi Jokowi 3 periode. (Pon)

Baca Juga:

Luhut Sudah Enam Bulan Jadi Dewan Pembina APDESI

#Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Selama memimpin Jakarta, Pramono mengklaim tak bakal mengisi jabatan direksi BUMD dengan subjektif. Ia memastikan akan memilih secara profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Menteri Tito Sebut BUMD Rugi Karena Banyak Titipan, Pramono Sebut Tunjuk Tim Sukses Jadi Komisaris Tidak Masalah
Indonesia
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut adanya perusahaan besar yang terlibat dalam kasus beras oplosan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Juli 2025
Perusahaan Besar Terlibat Kasus Beras Oplosan, DPR: Jangan Ditutup-tutupi, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Narasi Mendagri Tito akan jual pulau-pulau di Indonesia sempat ramai di media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang Dua Bukan Di Akmil, Prabowo Belum Pasti Hadir
Indonesia
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Pemda kini boleh menggelar rapat di hotel dan restoran. DPRD DKI Jakarta tinggal menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Pusat.
Soffi Amira - Selasa, 10 Juni 2025
Boleh Gelar Rapat di Hotel dan Restoran, DPRD DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Indonesia
Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan
Ormas belakangan ini kerap membuat ulah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Soffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan
Bagikan