Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah. Ia meminta para kepala daerah segera menghentikan pemborosan, terutama untuk kegiatan seremonial dan pengeluaran birokrasi yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Tito, tahun anggaran 2026 menuntut daerah untuk lebih cermat dalam menyusun prioritas karena adanya penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan melakukan penghematan, terutama untuk belanja-belanja birokrasi,” ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta Barat, Kamis (9/10).
Mantan Kapolri itu menyoroti masih banyak daerah yang mengalokasikan anggaran besar untuk rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi. Ia menilai pengeluaran semacam itu tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perlu segera dievaluasi.
“Mohon maaf, ini harus dikurangi. Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi dan hasilnya lebih efektif,” tegasnya.
Tito menjelaskan, efisiensi bukan berarti melemahkan kinerja pemerintah daerah, melainkan mengarahkan anggaran agar lebih produktif dan tepat sasaran.
“Dahulu waktu pandemi, kapasitas WFO hanya 25 persen, tetapi pemerintahan tetap berjalan. Anggaran juga dipotong cukup signifikan, tetapi kita bisa bekerja secara efisien,” ujarnya.
Baca juga:
Ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran bukan hal baru. Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintahan tetap bisa berfungsi optimal meski anggaran berkurang drastis. Karena itu, Tito meminta setiap pemda melakukan simulasi efisiensi sebelum bereaksi terhadap penurunan transfer fiskal dari pusat.
“Jangan langsung reaktif melihat angka turun. Lakukan exercise dulu. Lihat pos-pos belanja birokrasi, perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi. Banyak yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengganggu kinerja,” katanya.
Namun, Tito menegaskan efisiensi tidak boleh mengorbankan belanja publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan bahwa program wajib seperti BOS, DAK nonfisik, dan operasional fasilitas kesehatan harus tetap menjadi prioritas.
“Yang penting adalah efisiensi dan tepat sasaran. Jika setelah simulasi anggaran memang berat, baru kami buka ruang dialog untuk pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.
Baca juga:
Mendagri Tito soal Pemotongan TKD: Bukan Hal Baru, saat Pandemi COVID-19 Juga Pernah Dilakukan
Selain itu, Tito mendorong pemerintah daerah mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil. Salah satunya dengan memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pajak dari parkir, misalnya, harus dikelola agar yang seharusnya masuk kas daerah tidak hilang. Sistem pengelolaan pajak harus diperbaiki,” tuturnya. (Knu)
