Mendagri Diminta Klarifikasi Terkait APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode
Andika Pratama - Selasa, 05 April 2022
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kementerian Dalam Negeri
MerahPutih.com - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Dalam kesempatan itu, Komisi II meminta Tito mengklarifikasi langkah Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APDESI) yang mendeklarasikan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode.
Baca Juga
Kegiatan Silatnas Apdesi memang sudah dijelaskan oleh Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung dalam raker dengan Komisi II. Namun, Mendagri dinilai merupakan menteri yang paling cocok dan tepat memberikan klarifikasi
"Hari ini, Pak Menteri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina, penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas itu adalah Kemendagri, kalau saya tidak salah," kata anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus.
Guspardi mengatakan, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi Mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut. Pasalnya, deklarasi Apdesi tersebut telah memicu polemik yang bisa merugikan pemerintah.
Baca Juga
APDESI Dukung Jokowi Tiga Periode, Komisi II Tegaskan Kades Dilarang Berpolitik
"Kami meminta sebagai anggota Komisi II, taruhlah kemarin sudah ada macam-macam dan menimbulkan debatable, menimbulkan dinamika dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini clear dan clean klarifikasi yang Bapak sampaikan," ujarnya.
Terlebih, DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah sepakat bahwa pemungutan suara diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Menurut Guspardi, aneh jika masih ada yang mendorong pelaksanaan pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan.
"Kita sepakat melaksanakan Pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Kok macam-macam saja persoalan yang di luar, ini resmi Pak. Jadi, tentu yang resmi ini yang akan dikutip oleh media. Mudah-mudahan bisa mengakhiri dinamika itu," kata Guspardi. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
