Mendagri Ingatkan Para Kepala Daerah Hindari Penumpukan Massa Saat Rapid Test COVID-19

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 24 Maret 2020
  Mendagri Ingatkan Para Kepala Daerah Hindari Penumpukan Massa Saat Rapid Test COVID-19

Mendagri Tito Karnavian (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminga kepada para kepala daerah agar tidak ada melibatkan banyak orang di satu lokasi saat tes massal COVID-19.

Tito selalu memantau kegiatan di masyarakat yang menghimpun banyak orang, dan bila terjadi, langsung menelepon gubernur atau bupati untuk membubarkan sesegera mungkin.

Baca Juga:

Dampak COVID-19, Seluruh Perayaan Misa Pekan Suci Paskah Disiarkan Live di TV

Menurut dia, jarak perimeter antarorang yang menunggu giliran tes harus 1,5 meter. Hal ini dilakukan oleh Korea Selatan.

"Rapid test yang aman yaitu dilakukan di bilik terisolasi yang dindingnya terbuat bahan plastik yang setiap saat dibersihkan dengan disinfektan," ujar Tito dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (24/3).

Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Doni Monardo
Mendagri Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Doni Monardo (Foto: antaranews)

Tito mengingatkan agar kepala daerah melengkapi petugas kesehatan dengan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus Corona yang menyebabkan COVID-19.

“Ada kemungkinan petugas kesehatan dan masyarakat yang akan dites lalai, bergerombol dan tak mematuhi prosedur saat rapid tes berlangsung," ucap Tito.

Maka Kepala Daerah dan petugas dinas kesehatan di daerah benar-benar harus mencegah agar saat rapid tes dilakukan tidak terjadi kerumunan dan harus melengkapi diri dan sarana lokasi tes dengan peralatan pencegah penularan virus.

Diantaranya dengan memakai sarung tangan, pakai masker mulut, dilengkapi sanitiser dan peserta rapid tes harus menjaga jarak yang aman satu sama lain di saat menunggu giliran.

“Minimal jarak perimeter antar orang yang menunggu giliran di tes harus 1,5 meter,” ucapnya.

Maka itu, dia menginstruksikan jajarannya untuk berkordinasi sesegera mungkin dengan Daerah agar mematuhi prosedur rapid test yang aman sesuai pedoman kemenkes dan Gugus Tugas Covid-19.

“Kelompok target yang paling utama dilakukakan rapid tes adalah petugas medis kita, yaitu para dokter, perawat, petugas rumah sakit khususnya yang bertugas menangani Covid 19 berikut keluarganya,” ujar Tito.

Baca Juga:

Pemprov DKI Siapkan Dua TPU untuk Pemakaman Korban Virus Corona

Kelompok ini harus diutamakan dengan tujuan untuk menjaga kondisi kesehatan mereka.

“Karena merekalah yang menjadi ujung tombak perawatan, mitigasi dan penanggulangan Covid 19,” kata pria asal Palembang ini.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan petugas kesehatan yang melakukan rapid test untuk melengkapi diri dengan peralatan pencegah penularan virus seperti memakai sarung tangan, pakai masker mulut, dan membawa sanitizer.(Knu)

Baca Juga:

Banyak Masyarakat Kerja dari Rumah, Arus Lalu Lintas di Ibu Kota Lancar

#Virus Corona #Penyakit Corona #Menteri Dalam Negeri #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Mantan Kapolri itu menilai pilkada langsung belum tentu menjamin terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki kualitas baik dan integritas tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Bagikan