Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.
Jokowi juga mengingatkan pada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju agar tak ada lagi isu-isu soal penundaan pemilu maupun soal perpanjangan masa jabatan presiden.
Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyinggung, ada salah satu menteri koordinator (menko) yang duduk, yang diam seribu bahasa, setelah Presiden Jokowi melarang para pembantunya untuk berbicara ihwal penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:
Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan
"Pertanyaannya adalah ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?" kata Masinton kepada wartawan, Senin (11/4).
"Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden," sambung dia.
Beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan sempat menyatakan memiliki big data terkait keinginan masyarakat yang ingin menunda pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Masinton mempertanyakan ihwal big data yang dimiliki oleh Luhut. Namun, ia tak menyebutkan secara gamblang identitas dari menko tersebut.
"Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya. Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:
PDIP Gelar Bukber hingga Ngaji Bareng Cak Nun
Menurut dia, aksi demonstrasi mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah yang ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia.
"Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi," tegas Masinton.
Lebih lanjut, Masinton mengingatkan esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan.
"Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis)," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PDIP Dorong Bamus DPRD Gelar Agenda Interpelasi Formula E Pekan Depan
