PDIP Dorong Bamus DPRD Gelar Agenda Interpelasi Formula E Pekan Depan


Tangkapan layar - Pengerjaan Sirkuit Formula E Jakarta. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta berkeinginan untuk menggelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E untuk menanyakan penjelasan detail Gubernur Anies Baswedan pada pekan depan.
Sehingga, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan partainya akan mendorong badan musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan rapat paripurna interpelasi tersebut segera digelar.
Baca Juga:
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E
"Ya minggu depan kita dorong lagi, kita ingatkan pada pimpinan untuk segera mengjadwalkan bamus, penjadwalan paripurna tertunda," ucap Gembong saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (9/4).
Lanjut Gembong, Fraksi PDIP dan PSI akan masuk barisan lagi menggulirkan interpelasi guna menyakinkan warga Jakarta atas program Formula E Anies.
"Jadi kita ingin menjadwalkan kembali, parpipurna yang tertunda akibat tidak kuorum dalam pembahasan paripurna tempo hari," ucap Gembong.
Baca Juga:
Pembangunan Tribun Penonton Formula E Dikerjakan Setelah Lebaran
Langkah ini bakal diambil DPIP setelah Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi dinyatakan tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD DKI Jakarta karena menggelar rapat paripurna oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.
Diketahui, rapat paripurna interpelasi Anies terkait Formula E yang digelar pada 28 September 2021 tersebut ditunda lantaran tak memenuhi kuorum 50 persen + 1 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta.
Tak lama dari penundaan rapat paripurna itu, tujuh fraksi yang menolak adanya interpelasi tersebut, yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP melaporkan Prasetyo ke BK karena dinilai menggelar rapat paripurna secara ilegal. (Asp)
Baca Juga:
Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
