Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 09 April 2022
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selepas pemeriksaan oleh KPK, Selasa (22/3). Foto: MP/Ponco

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI nampaknya akan melanjutkan kembali Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E untuk menanyakan penjelasan detail terhadap Gubenur Anies Baswedan.

Langkah ini bakal diambil partai kepala banten moncong putih itu, usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan putusan bahwa Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak tersebut.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E

Adapun terdapat dua Fraksi DPRD DKI yang menggulirkan interpelasi balap mobil listrik tersebut yakni PDI Perjuangan dan PSI.

“Maka saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut," kata Prasetyo dalam akun instagram resmi @prasetyoedimarsudi, Sabtu (9/4).

Prasetyo menuturkan, dirinya selalu berusaha untuk patuh pada aturan yang berlaku. Salah satunya saat dirinya menentukan layak atau tidaknya digelar interpelasi tentang Formula E dalam rapat paripurna pada 28 September 2021.

Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta hampir rampung dengan realisasi per Jumat (25/3/2022) mencapai 87,9 persen. (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta hampir rampung dengan realisasi per Jumat (25/3/2022) mencapai 87,9 persen. (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Meski begitu, interpelasi tersebut kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh tujuh fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, Golkar, PKB-PPP.

Namun setelah dinyatakan tak bersalah, pria berusia 59 tahun ini akan kembali menggunakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah.

“Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation,” pungkas Prasetyo. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E

#Formula E #PDIP #PSI #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 23 menit lalu
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan