Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 09 April 2022
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD Tetap Lanjutkan Hak Interpelasi Formula E

DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi selepas pemeriksaan oleh KPK, Selasa (22/3). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI nampaknya akan melanjutkan kembali Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E untuk menanyakan penjelasan detail terhadap Gubenur Anies Baswedan.

Langkah ini bakal diambil partai kepala banten moncong putih itu, usai Badan Kehormatan (BK) DPRD mengeluarkan putusan bahwa Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak tersebut.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Bersikukuh Gelar Hak Interpelasi Terkait Formula E

Adapun terdapat dua Fraksi DPRD DKI yang menggulirkan interpelasi balap mobil listrik tersebut yakni PDI Perjuangan dan PSI.

“Maka saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut," kata Prasetyo dalam akun instagram resmi @prasetyoedimarsudi, Sabtu (9/4).

Prasetyo menuturkan, dirinya selalu berusaha untuk patuh pada aturan yang berlaku. Salah satunya saat dirinya menentukan layak atau tidaknya digelar interpelasi tentang Formula E dalam rapat paripurna pada 28 September 2021.

Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta hampir rampung dengan realisasi per Jumat (25/3/2022) mencapai 87,9 persen. (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)
Pembangunan sirkuit Formula E Jakarta hampir rampung dengan realisasi per Jumat (25/3/2022) mencapai 87,9 persen. (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Meski begitu, interpelasi tersebut kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh tujuh fraksi di DPRD DKI, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, Golkar, PKB-PPP.

Namun setelah dinyatakan tak bersalah, pria berusia 59 tahun ini akan kembali menggunakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah.

“Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation,” pungkas Prasetyo. (Asp)

Baca Juga:

Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E

#Formula E #PDIP #PSI #Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan