Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 11 April 2022
Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok mahasiswa bakal mengadakan demo besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Demo mereka untuk menolak perpanjangan isu masa jabatan presiden.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi.

Sementara, isu tersebut disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan dan sejumlah ketua umum partai politik.

Baca Juga:

Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Untuk itu, Hasto juga meminta kepada berbagai partai yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu agar memberikan pernyataan tegas dan penjelasan kepada publik dan mahasiswa.

“Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas. Hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (10/4).

Presiden Jokowi juga telah mengingatkan dan melarang menteri-menterinya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya.

“Dan tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” ucap Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa demo merupakan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

“Itu kan diatur konstitusi,” ucapnya.

“Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi,” tegas Hasto.

Baca Juga:

Mahasiswa Bakal Demo Besar-besaran Tolak Jokowi Tiga Periode, Mahfud MD Beri Peringatan

Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4).

Aksi demonstrasi mahasiswa direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.

Koordinator BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal menyampaikan terdapat enam poin utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Salah satunya yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ucap Luthfi. (Knu)

Baca Juga:

Akun WhatsApp Ketum PB PMII Diretas Jelang Aksi Mahasiswa 11 April

#PDIP #Partai Politik #Presiden Jokowi #Demo Mahasiswa
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan