Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 11 April 2022
Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok mahasiswa bakal mengadakan demo besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Demo mereka untuk menolak perpanjangan isu masa jabatan presiden.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi.

Sementara, isu tersebut disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan dan sejumlah ketua umum partai politik.

Baca Juga:

Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Untuk itu, Hasto juga meminta kepada berbagai partai yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu agar memberikan pernyataan tegas dan penjelasan kepada publik dan mahasiswa.

“Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas. Hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (10/4).

Presiden Jokowi juga telah mengingatkan dan melarang menteri-menterinya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya.

“Dan tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” ucap Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa demo merupakan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

“Itu kan diatur konstitusi,” ucapnya.

“Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi,” tegas Hasto.

Baca Juga:

Mahasiswa Bakal Demo Besar-besaran Tolak Jokowi Tiga Periode, Mahfud MD Beri Peringatan

Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4).

Aksi demonstrasi mahasiswa direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.

Koordinator BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal menyampaikan terdapat enam poin utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Salah satunya yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ucap Luthfi. (Knu)

Baca Juga:

Akun WhatsApp Ketum PB PMII Diretas Jelang Aksi Mahasiswa 11 April

#PDIP #Partai Politik #Presiden Jokowi #Demo Mahasiswa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Jelang Aksi Demo Agustus, Polri: Sampaikan Aspirasi Boleh, Rusuh Jangan
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Jelang Aksi Demo Agustus, Polri: Sampaikan Aspirasi Boleh, Rusuh Jangan
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Dukuh Atas Jakarta
Suasana aksi unjuk rasa Mahasiswa Unversitas Indonesia (UI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Dukuh Atas Jakarta
Berita Foto
Ratusan Polwan Kawal Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Kawasan Bundaran HI Jakarta
Polisi wanita berjaga dan menutup akses menuju Bundaran HI saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa UI di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 18 Agustus 2026
Ratusan Polwan Kawal Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa UI di Kawasan Bundaran HI Jakarta
Indonesia
Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi
21 Orang yang kedapatan membawa barang-barang berbahaya di tengah pengerahan ribuan personel pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Agustus 2026
Mahasiswa Demo di Dekat Bundaran HI Jakarta Bubar, 21 Orang Diamankan Polisi
Indonesia
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
ASN DKI Jakarta WFH dan sekolah PJJ pada hari ini Selasa (18/8) arahan pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Hari Ini ASN DKI WFH dan Sekolah PJJ Imbas Demo BEM UI? Pramono Ikut Arahan Pusat
Indonesia
BEM UI Gelar Demo Siang Ini, Tuntut Berantas KKN hingga Tetapkan Gempa Flores sebagai Bencana Nasional
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Yusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
BEM UI Gelar Demo Siang Ini, Tuntut Berantas KKN hingga Tetapkan Gempa Flores sebagai Bencana Nasional
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan