Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 11 April 2022
Jokowi Didemo Mahasiswa, Sekjen PDIP Minta Petinggi Parpol Lain Ikut Beri Penjelasan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok mahasiswa bakal mengadakan demo besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Demo mereka untuk menolak perpanjangan isu masa jabatan presiden.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah senapas dengan partai, yaitu untuk taat dengan konstitusi.

Sementara, isu tersebut disampaikan oleh orang-orang di sekitar kekuasaan dan sejumlah ketua umum partai politik.

Baca Juga:

Pimpinan DPR Nilai Demo Mahasiswa ke Presiden Jokowi Salah Alamat

Untuk itu, Hasto juga meminta kepada berbagai partai yang sebelumnya mengusulkan tentang penundaan pemilu agar memberikan pernyataan tegas dan penjelasan kepada publik dan mahasiswa.

“Kalau sikap dari PDIP, dari Presiden Jokowi sejak awal kami nyatakan sudah sangat tegas. Hanya ada orang-orang di sekitar kekuasaan itu,” ucapnya kepada wartawan, Minggu (10/4).

Presiden Jokowi juga telah mengingatkan dan melarang menteri-menterinya untuk melakukan gerakan-gerakan di luar mandat yang diterima agar fokus pada tugasnya.

“Dan tadi Pak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas persiapan pemilu itu, ini kan merupakan bukti bahwa presiden taat kepada institusi, dan itulah sejak awal diyakini oleh PDIP,” ucap Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa demo merupakan hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.

“Itu kan diatur konstitusi,” ucapnya.

“Jadi, jangan salah alamat kalau demo, tetapi demo sebagai hak untuk menyampaikan aspirasi, berserikat, dan diakui konstitusi,” tegas Hasto.

Baca Juga:

Mahasiswa Bakal Demo Besar-besaran Tolak Jokowi Tiga Periode, Mahfud MD Beri Peringatan

Diketahui, BEM SI akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta, Senin (11/4).

Aksi demonstrasi mahasiswa direncanakan diikuti ribuan mahasiswa yang berasal dari 18 perguruan tinggi (PT) di Indonesia.

Koordinator BEM SI 2022 Luthfi Yufrizal menyampaikan terdapat enam poin utama dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Salah satunya yakni mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ucap Luthfi. (Knu)

Baca Juga:

Akun WhatsApp Ketum PB PMII Diretas Jelang Aksi Mahasiswa 11 April

#PDIP #Partai Politik #Presiden Jokowi #Demo Mahasiswa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Indonesia
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Dalam merefleksikan jalannya sejarah masa lalu, PDIP berkomitmen mendorong agar iklim perpolitikan Tanah Air menjunjung tinggi nilai peradaban.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Refleksi Kudatuli, PDIP Serukan Dukungan untuk Pers yang Bebas dan Hukum tak Tebang Pilih
Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan