Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kelompok mahasiswa bakal mengadakan aksi besar-besaran pada Senin, 11 April 2022.
Dalam demo ini, mahasiswa memiliki tuntutan, yakni mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas menolak penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, tak ada larangan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi, termasuk pada 11 April.
Baca Juga:
Di Depan Ketua DPD, Panglima TNI Pastikan Tak Represif ke Mahasiswa
Ia meminta demo dilakukan dengan tertib.
Mahfud mengatakan, pemerintah sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
"Tak boleh ada kekerasan, tidak boleh membawa peluru tajam, jangan sampai terpancing provokasi yang ingin jatuh korban," kata dia dalam keterangan resmi, Minggu (10/4).
Pernyataan ini disampaikan Mahfud usai menggelar rapat bersama pejabat terkait. Dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, dan TNI.
Menurut Mahfud, pemerintah memperhatikan saksama sebagai isu, termasuk rencana demo 11 April ini. Menurut dia, kegiatan ini adalah bagian dari demokrasi.
"Meski begitu, Indonesia juga negara hukum," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Baca Juga:
Megawati Beri Kuliah Umum di Unhan: Beri Semangat Perjuangan ke Mahasiswa
Untuk itu, Mahfud meminta agar demo dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum.
"Yang penting aspirasi kita didengar pemerintah dan masyarakat," kata dia.
Ia meminta agar siapa pun tidak terpancing.
"Jangan sampai terpancing provokasi yang ingin terjadi jatuhnya korban saudara," ujarnya.
Seperti diketahui, pada Senin (11/4) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengumumkan akan melakukan aksi di depan Istana Negara.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka menuntut sikap tegas Presiden Jokowi dalam menolak masa jabatan 3 periode.
Beberapa kelompok mahasiswa telah melakukan aksi di daerah, seperti Bogor dan Semarang. (Knu)
Baca Juga:
UI Bakal Terima 9.300 Mahasiswa Baru
