Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Maret 2022
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kembali melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah pihak yang memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

Ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.

"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden (buruk) ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, upaya yang dilakukan oleh menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.

"Kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tegas dia.

Baca Juga

Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda

Masinton mengaku menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.

Namun, politikus partai berlogo Banteng ini mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.

"Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesign dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," ujarnya.

Lebih lanjut Masinton mengingatkan agar para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

#Masinton Pasaribu #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Bagikan