Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman
MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kembali melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah pihak yang memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga
Ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.
"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden (buruk) ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Menurut mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, upaya yang dilakukan oleh menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.
"Kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tegas dia.
Baca Juga
Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda
Masinton mengaku menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.
Namun, politikus partai berlogo Banteng ini mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.
"Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesign dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," ujarnya.
Lebih lanjut Masinton mengingatkan agar para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.
"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap