Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Maret 2022
Masinton Duga Ada Menteri Jokowi Dikte Agenda Pribadi Tunda Pemilu

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. ANTARA News/Fathur Rochman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kembali melontarkan kritik pedas terhadap sejumlah pihak yang memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Masinton menduga ada ada menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mencoba mendikte agenda pribadi terkait ide penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga

Balas Klaim Luhut, Puan Sebut PDIP Punya Big Data Sendiri

Ia mengingatkan bahwa substansi demokrasi adalah dialog, bukan pemaksaan terhadap hal-hal strategis. Ia menentang berbagai upaya pemaksaan terhadap proses demokrasi.

"Bukan kaya gaya ngatur-ngatur. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi preseden (buruk) ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi," kata Masinton saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut mantan Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) ini, upaya yang dilakukan oleh menteri tersebut bisa dikategorikan mengangkangi demokrasi.

"Kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," tegas dia.

Baca Juga

Politisi PDIP Ragukan Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda

Masinton mengaku menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.

Namun, politikus partai berlogo Banteng ini mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.

"Demokrasi yang saya rasakan hari ini didesign dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan," ujarnya.

Lebih lanjut Masinton mengingatkan agar para menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan.

"Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik. Ada semacam indikasi yang saya rasakan dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PDIP Ingatkan Menteri Tidak Miliki Pendapat Berbeda Menyangkut Pemilu 2024

#Masinton Pasaribu #Pemilu #Pilpres #DPR RI #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Bagikan